Ini Alasan Polda Metro Jaya Tolak Laporan IMM Terkait Ancaman Pembunuhan Jemaah Muhammadiyah oleh Peneliti BRIN

Jakarta, tvOnenews.com - Polda Metro Jaya menolak Laporan polisi (LP) yang dilayangkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) terhadap Peneliti BRIN, Andi Pangeran (AP) Hasanuddin. 

Ketua Umum (Ketum) IMM DKI Jakarta, Ari Aprian Harahap mengatakan penolakan tersebut disampaikan lantaran adanya laporan yang sama telah dilayangkan di Bareskrim Polri. 

Menurutnya pihak PMJ menyarankan agar IMM melakukan komunikasi kepada pihak hak pelapor AP Hasanuddin ke Bareskrim Polri. 

"Tadi kita melaporkan terkait hal viral belakangan ini terkait peneliti BRIN sdr AP Hasanuddin. Dan tadi kita sudah konsultasi dengan penyidik Siber PMJ namun karena sudah ada laporan dari LBH pimpinan pusat Muhammadiyah ke Mabes Bareskrim Polri," kata Ari saat ditemui di Gedung Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (25/4/2023).

"Kita selanjutnya akan mengkonsolidasikan dengan LBH PP Muhammadiyah terkait dugaan ujaran kebencian yang disampaikan AP Hasanuddin melalui akun Facebooknya," sambungnya. 

Peneliti BRIN Dipolisikan PP Pemuda Muhammadiyah ke Bareskrim Polri

Baca Juga

Peneliti BRIN Ungkap Hasil Analisisnya Terkait Pengembangan Proyek Ekosistem Baterai di Indonesia

Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah melayangkan laporan terhadap peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ke Bareskrim Polri. 

Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah mengatakan laporan tersebut dilayangkan terhadap Andi Pangerang (AP) Hasanuddin terkait ulahnya yang berkomentar pada kaum Facebook berapa ancaman pembunuhan. 

Laporan tersebut turut serta teregister dengan Nomor LP/B/76/IV/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 25 April 2023. 

"Terlapornya AP Hasanuddin tapi untuk pengrmbangan di penyelidikan atau penyidikan nanti kita serahkan ke penyidik," kata Nasrullah di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (25/4/2023). 

"Intinyakan beberapa hari viral dan cukup menyakitkan juga bagi warga Muhammadiyah pernyataanya. Sehingga mau tidak mau kami harus mrngambil langkah hukum untuk hal tersebut," sambungnya. 

Adapun dalam laporan tersebut, pihaknya menduga AP Hasanuddin diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) dan atau pasal 45B jo Pasal 29 UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE. 

Sebelumnya, seorang peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangeran (AP) Hasanuddin dipolisikan akibat ulahnya yang menulis komentar ancaman pembunuhan terhadap jemaah Muhammadiyah. 

Kasus tersebut bermula dari AP Hasanuddin yang menulis komentar pada unggahan akun Facebook milik peneliti BRIN, Thomas Djamaluddin. 

Thomas mengunggah terkait perbedaan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah antara pemerintah dengan Muhammadiyah yang turut serta dikomentari oleh AP Hasanuddin pada kolom komentarnya.

Thomas mengunggah terkait adanya permintaan jemaah Muhammadiyah untuk difasilitasi dalam melangsungkan kegiatan Salat Id Idulfitri 1444 Hijriah yang sejatinya berbeda dengan penetapan Pemerintah Indonesia. 

"Eh, masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas," tulis Thomas pada kolom komentarnya. 

Lantas, komentar dari Thomas Tersebut turut serta dikomentari oleh AP Hasanuddin dengan nada ancaman pembunuhan. 

Sontak komentar antar dua peneliti BRIN itu pun viral hingga berujung pada laporan polisi. 

"Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," tulis Andi dalam komentarnya. (raa/mii)