Alat Sadap Pegasus Dinilai Ancam Demokrasi, Polisi Diminta Transparan Buka Dokumen Penggunaan

Jakarta, tvOnenews.com - Alat sadap Pegasus dinilai sebagai ancaman bagi Demokrasi di Indonesia. Hal ini tengah menjadi perhatian berbagai pihak.

Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan Indonesian Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah mengungkapkan, pengadaan alat sadap harus jadi perhatian dan dibuka secara transparan oleh negara.

Hal ini berkembang usai keluarnya laporan  IndonesiaLeaks soal alat sadap pegasus di Indonesia. 

Menurut Situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Kepolisian RI sempat membeli perangkat lunak “zero click intrusion system” yang hanya dimiliki oleh Pegasus pada 2017 dan 2018. 

"ICW akan highlights dari dua aspek, aspek anggaran dan juga dari aspek pengadaannya," tutur Wana dalam konferensi pers "Pengadaan Alat Sadap Pegasus Menjadi Ancaman pada Demokrasi di Indonesia" di Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Baca Juga

Istana Respons Ancaman Copot Kapolda hingga Pangdam Jika Gagal Tangani Karhutla

Namun demikian, kata Wana, pihaknya akan membingkai kedua aspek tersebut akan dibingkai dalam kerangka demokrasi.

"Bagaimana kemudian ternyata alat sadap ini juga menjadi salah satu masalah besar dalam kerja-kerja penguatan demokrasi di Indonesia," ujar Wana. 

Menurut Wana, bagaimana pengadaan alat sadap ini tidak pernah dijelaskan secara transparan, mulai dari siapa yang menggunakannya dan peruntukkanya.

Dia menyoroti anggaran kepolisian dari tahun-ketahun mengalami peningkatan untuk membeli alat-alat yang berkenaan dengan pengawasan. 

"Kita tidak pernah mendapatkan informasi kejelasan, apa sebenarnya barang yang dibeli oleh kepolisian, lalu kemudian siapa yang menggunakan dan apa saja peruntukan," kata dia. 

Dia menambahkan, keberadaan alat sadap pegasus berpotensi mempengaruhi kerja-kerja kelompok masyarakat sipil, bahkan jurnalis dan kelompok kritis lainnya. 

Untuk itu, Wana berharap pihak kepolisian mau membuka sejumlah dokumen pengadaan alat sadap ini.

Sejumlah pihak berencana akan meminta polisi membuka data pengadaan dan meminta tindak lanjut pertanggungajawaban polisi atas penggunaaan anggaran negara ini.

"Kami sebenarnya mendesak agar kepolisian untuk buka sejumlah dokumen pengadaan yang terutama yang telah dipublikasikan oleh teman-teman Indonesialeaks," kata Wana.

Menurut Wana, jangan sampai penggunaaan alat sadap tersebut disalahgunakan, apalagi Indonesia saat ini tengah menghadapi rangkaian jelang tahun Pemilu 2024.