Natalia Rusli Divonis 8 Bulan, Korban Harap JPU Segera Banding

Jakarta, tvOnenews.com - Terdakwa kasus penipuan dan dugaan penggelapan korban KSP Indosurya Natalia Rusli divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (20/6/2023) sore.

Terdakwa Natalia Rusli dinyatakan bersalah telah melakukan penipuan dan melanggar pasal 378 KUHP terhadap korban KSP Indosurya.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa Natalia Rusli secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Verawati Sanjaya," ujar Iwan Wadhana, SH, MH, selaku hakim ketua di PN Jakarta Barat, Selasa (20/6/2023).

"Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu berupa 8 bulan penjara," lanjutnya.

Pada sidang sebelumnya, jaksa telah menuntut Natalia dengan hukuman 15bulan penjara. Jaksa meyakini Natalia Rusli telah melanggar Pasal 378 KUHP.

Terkait vonis 8 bulan penjara terhadap Natalia Rusli, korban Verawati Sanjaya mengaku kecewa lantaran dirinya sudah sangat lama mencari keadilan atas kasus yang menimpa dirinya dan kawan-kawannya. 

Baca Juga

Natalia Rusli Minta Penuding Dirinya Fokus pada Pokok Perkara

"Jujur saya  kecewa dengan vonis 8 bulan penjara karena saya mencari keadilan sudah sejak 3 tahun lalu. Tadinya Kami harapkan vonisnya  sesuai dengan tuntutan JPU yakni 1 tahun 3 bulan." ujar Verawati Sanjaya. 

Kendati agak kecewa, Verawati Sanjaya mengaku tetap menghormati keputusan majelis hakim.

 "Tapi kami menghargai dan menghormati putusan dari majelis hakim." pungkas Verawati Sanjaya. 

Senada, korban Rayong juga mengaku kecewa dengan putusan tersebut.

"Kecewa ya kecewa. Sebab tuntutan dari JPU itu rasanya sudah baik ya (15bulan)," ujar Rayong. 

Sementara itu korban-korban lainnya mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim yang sangat ringan karena dirasakan tidak memberi efek jera kepada Terdakwa.

"Kami semua mengharapkan Jaksa Penuntut Umum segera melakukan upaya Banding terkait Vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim sangat ringan dan dirasakan tidak memberi rasa keadilan bagi kami para korban. JPU wajib memberi efek jera kepada Terdakwa karena bila sangat ringan nanti dia keluar lalu melakukan praktik lagi kan akan timbul Korban-korban baru dan hal ini harus segera dilakukan pencegahan! Jangan sampai seperti saya membayar hampir setengah miliar kepada orang macam begini," tutur Sun Hon.