Negara Berikut Ini Resmi Menghapus Hukuman Mati, Bagaimana Nasib Ferdy Sambo di Indonesia? Ini Penjelasannya.

tvOnenews.com - Belum terlupakan kasus pembunuhan terhadap salah satu anggota Polri, Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Brigadir J telah tewas di tangan atasannya, Ferdy Sambo.

Kasus yang menghabiskan waktu selama hampir satu tahun ini pada akhirnya terungkap, para terdakwa menjalani proses hukum, termasuk pelaku utama Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. 

Setelah dilakukan sidang atas kasus pembunuhan berencana tersebut, terdakwa Ferdy Sambo mendapatkan vonis berupa hukuman pidana mati. 

Membahas mengenai hukuman mati, ternyata negara malaysia telah melakukan penghapusan terhadap hukuman mati. Berikut penjelasannya,

Ilustrasi Hukuman Mati. (Ist)

Pemerintah Malaysia kini telah resmi menghapus hukuman mati di negaranya. Penghapusan hukuman mati di Negeri Jiran ini mulai berlaku pada Selasa (4/7/2023).

Baca Juga

Sebelum Tantang Persija Jakarta di JIS, Brisbane Roar akan Lebih Dahulu Hadapi Dewa United

Hal ini membuat sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) berbondong-bondong mengajukan peninjauan kembali (PK) vonis mati atau hukuman mati.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur mulai mendata WNI yang ingin mengajukan PK vonis mati dari pengadilan di Malaysia.

“Kita akan sediakan pengacara bagi mereka yang mau PK. Sekarang sedang proses pendataan,” kata Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Selasa (4/7/2023).

Menurut Hermono, KBRI masih perlu mendata, karena ternyata ada WNI yang tidak ingin pulang.

“Mungkin tidak ada keluarga lagi di Indonesia,” kata Hermono.

Selain itu menurutnya ada puluhan WNI yang putusan vonis matinya sudah inkrah.

Kebanyakan WNI yang menghadapi vonis mati di Malaysia berkaitan dengan kasus narkotika, pembunuhan, atau kasus berat lainnya.

Undang-undang Penghapusan Hukuman Mati Wajib di Malaysia (Akta 846) mulai berlaku 4 Juli 2023, sesuai Lembar Pemerintah Federal bertanggal 30 Juni 2023 yang dikeluarkan Departemen Kejaksaan Agung. 

Tanggal berlakunya UU itu ditetapkan menteri pada Departemen Perdana Menteri Azalina Othman Said.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Hukuman Mati Wajib di Malaysia itu disahkan DPR pada 3 April lalu, dengan tujuan menghapus hukuman mati wajib dan mengubahnya dengan hukuman penjara seumur hidup dan cambuk.

Berdasarkan data Pemerintah Malaysia, sekitar 1.340 narapidana menunggu hukuman mati.