Jubir Anies Baswedan Minta Pemerintah Berhenti Bikin Drama Soal Kekurangan JIS

Jakarta, tvOnenews.com - Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra menegaskan bahwa polemik Jakarta International Stadium (JIS) ini sengaja dibikin drama oleh pemerintah pusat.

Eks Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini mengaku mendapat kabar bahwa PT Jakarta Propertindo (JakPro) tidak diajak saat melakukan inspeksi.

Justru pemerintah pusat menggandeng PT Karya Rama Prima (KRP) untuk mengerjakan proyek rumput yang dikatakan tidak sesuai standar FIFA oleh Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

"Jadi niatnya seperti memang mau bikin drama, bukan survei teknis. Sementara PT KRP kan kebanyakan bikin lapangan golf, lihat saja semua proyeknya lapangan golf. Satu lapangan bola terkenal cuma Gelora Bung Karno, jadi saya bingung kenapa dia (KRP) bisa dapat (proyek) GBK ya," ujarnya, melansir keterangan resmi, Rabu (5/7/2023).

Sementara menurut Surya, JIS ini dibangun sepenuhnya oleh tenaga kerja anak bangsa yang dibantu konsultan Buro Happold yang juga membangun Tottenham Hotspur Stadium, di Inggris.

Sehingga desain dari stadion JIS sendiri tentu sudah mengikuti standar FIFA Stadium Guideline yang juga diterapkan pada Tottenham Hotspur Stadium.

Baca Juga

Muluskan Proses Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker, Erick Thohir Dapat Wejangan untuk Pemain Lokal demi Timnas Indonesia

Jika yang dipermasalahkan adalah lahan parkir, Surya menegaskan bahwa di FIFA Stadium Guideline tidak disebutkan ada batas minimal parkir yang harus disediakan. Hanya arahan terkait penggunaan transportasi publik.

"JIS sendiri saat ini memiliki 1200 parkir yang diprioritaskan untuk tim, penonton dengan disabilitas, VVIP dan undangan khusus. JIS juga didukung kantong parkir yang berada di area sekitar seperti RS Sulianto Saroso, Kemayoran, dan Ancol," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia meminta kepada pemerintah pusat agar berhenti mempolitisasi JIS. Sebab hal ini tidak hanya bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga potensi penghamburan keuangan negara.

"Jangan sampai hanya karena syahwat kekuasaan yang berlebihan, kita merusak demokrasi dan terutama mendiskreditkan karya anak bangsa sendiri," pungkas dia. (agr/ree)