Sindikat Penjualan Ginjal Jaringan Internasional Gunakan RS Militer Kamboja untuk Transplantasi
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap rumah sakit lokasi transplantasi sindikat penjualan ginjal internasional milik miilter Kamboja.
Jumat, 21 Juli 2023 - 23:06 WIB
Sumber :
- tvOnenews.com - Rizki Amana
Jakarta, tvOnenews.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya mengungkap rumah sakit lokasi transplantasi sindikat penjualan ginjal internasional milik miilter Kamboja.Â
Diketahui, Polda Metro Jaya mengungkap kasus TPPO serta penjualan ginjal jaringan Indonesia - Kamboja dengan 12 tersangka.Â
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi kepada awak media.
Â
Menurutnya rumah sakit (RS) militer milik Pemerintah Kamboja itu bernama RS Preah Ket Mealea yang berada di Phnom Penh.Â
Â
"Iya, RS militer di Phnom Penh," kata Hengki kepada awak media, Jakarta, Jumat (21/7/2023).
Â
Dari 12 tersangka itu, terdapat seorang oknum petugas imigrasi berinisial AH dan seorang oknum anggota kepolisian berinisial Aipda M.Â
Â
Adapun tercatat 122 orang telah menjadi korban sindikat TPPO disertai penjualan organ ginjal jaringan Indonesia - Kamboja.Â
Â
"Ada 12 tersangka. Pelaku melakukan eklspoitasi kepada korban. Kepada masyarakat kami ingatkan pemindahan atau transplantasi itu tidak dikomersialkan," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto kepada awak media, Jakarta, Kamis (20/7/2023).Â
Â
Adapun 12 tersangka itu masing-masing berinisial MA alias L, R alias R, DS alias R alias B, HA alias D, ST alias I, H alias T alias A, HS alias H, GS alias G, EP alias E, LF alias L.Â
Â
Kedua belas tersangka itu dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dan atau Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Â
Sementara, anggota Polri berinisial Aipda M dijerat Pasal 22 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 221 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana obstruction of justice atau perintangan penyidikan.
Â
Sedangkan, untuk pegawai imigrasi berinisial AH dijerat Pasal 8 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. (raa)Â
Load more