Laksamana Yudo Margono Pensiun Tahun Ini, Siapa yang Cocok Jabat Panglima TNI?

Jakarta, tvOnenews.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2023 mendatang.

Masa pensiun Panglima TNI berbarengan dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman sekaligus bertepatan dengan dimulainya jadwal kampanye Pemilu 2024.

Menyoroti hal tersebut, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan calon Panglima TNI yang baru sulit diprediksi akan berasal dari matra mana.

"Idealnya Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo berasal dari matra angkatan darat atau angkatan udara," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Selasa (26/7/2023).

Namun, dia menilai hal itu tidak mungkin sebab Dudung juga akan pensiun dari kedinasan militer. Begitu juga dengan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan pensiun pada akhir April 2024.

Baca Juga

Lewat Padel, Partai NasDem Upaya Gaet Gen Z Guna Hadapi Pemilu Mendatang

Hanya Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali yang masa tugasnya masih lama. Dia mulai pensiun dari militer pada akhir April 2025.

"Bisa saja Kepala Staf Angkatan Laut saat ini Laksamana Ali dapat diangkat menjadi Panglima TNI,” ujar politikus PDIP itu.

Hasanuddin menjelaskan Muhammad Ali bisa terpilih menggantikan Yudo sebagai Panglima TNI. Sebab, di dalam Undang-Undang tidak diatur soal matra untuk mengisi posisi Panglima TNI.

Di sisi lain, dia mengaku tidak yakin apakah matra yang dipilih selanjutnya berasal dari Angkatan Laut. Sebab, Yudo juga berasal dari matra Angkatan Laut.

“Tetapi apa mungkin dari laut geser ke laut lagi," imbuhnya. 

Hasanuddin mengatakan jika melakukan perbandingan dengan metode perimbangan kekuatan matra dan jabatan bergilir, maka yang menjadi Panglima TNI selanjutnya berasal dari matra Angkatan Darat.

Di sisi lain, KSAD akan pensiun tahun ini. Begitu juga dengan KSAU yang akan pensiun pada 2024.

Dia menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil keputusan khusus untuk Panglima TNI yang baru. Pasalnya, Jokowi memiliki hak prerogatif sebagai presiden.

"Apalagi posisi KSAD dan Panglima TNI ini sangat strategis karena saat ini akan menghadapi pemilu dan pilpres," pungkas dia. (saa/muu)