GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Eks Koruptor Maju Caleg, Ketua KPK: Harus Umumkan ke Publik Pernah Jadi Narapidana

Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara terkait belasan mantan koruptor yang maju caleg DPR dan DPD. Mereka diketahui mendapat izin dari partai politik (parpol) untuk maju caleg di Pemilu 2024. Firli menjelaskan tidak ada aturan yang melarang mantan koruptor maju caleg.
Rabu, 30 Agustus 2023 - 18:52 WIB
Eks koruptor maju caleg, Ketua KPK sebut harus umumkan ke publik pernah jadi narapidana
Sumber :
  • Syifa Aulia-tvOne

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara terkait belasan mantan koruptor yang maju caleg DPR dan DPD.

Mereka diketahui mendapat izin dari partai politik (parpol) untuk maju caleg di Pemilu 2024. Firli menjelaskan tidak ada aturan yang melarang mantan koruptor maju caleg.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam undang-undang yang sudah melewati judicial review atau uji materi, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Namun, hal itu tetap ada batasannya.

"Di situ disarankan satu. Apabila seseorang itu terkena tindak pidana lima tahun lebih. Kedua, tidak sedang menjalani pidana," kata Firli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).

tvonenews

Dia menjelaskan dalam putusan judicial review itu disebutkan bahwa mantan koruptor yang maju caleg harus mengumumkan ke publik bahwa dia pernah menjadi narapidana.

"Ada keterangan dalam putusan judicial review ketika orang itu narapidana maka dia harus mengumumkan bahwa dia pernah menjadi narapidana," jelas Firli.

Dia menyebut mantan koruptor itu juga harus menjelaskan kepada masyarakat soal kasus yang pernah menjeratnya.

"Kedua, dia juga memberikan pernyataan kepada masyarakat bahwa dia pernah berkasus, kasus apa, perkara apa dan hukum berapa tahun," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar masyarakat mengenal caleg mantan koruptor serta kasusnya.

"Tentu hak rakyat yang menentukan apakah tetap akan memilih atau tidak. Saya kira itu ketentuannya seperti itu karena proses hukum sudah selesai. Proses politiknya setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih maupun memilih," pungkas Firli. (saa/nsi)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Kisah Inspiratif Jenderal Hoegeng yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Pernah Dijuluki Polisi Paling Jujur oleh Gus Dur

Kisah Inspiratif Jenderal Hoegeng yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Pernah Dijuluki Polisi Paling Jujur oleh Gus Dur

Jenderal Hoegeng dikenal sebagai Kapolri yang menjunjung tinggi kejujuran. Pernah menolak hadiah mobil dan 2 motor mewah, kini ia resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Bahas Nasib Michael Carrick, Manajemen Manchester United Temui Sir Jim Ratcliffe Hari Ini

Bahas Nasib Michael Carrick, Manajemen Manchester United Temui Sir Jim Ratcliffe Hari Ini

Para petinggi Manchester United dilaporkan akan melakukan pertemuan krusial dengan Sir Jim Ratcliffe pada Rabu (11/11/2026) ini. Mereka akan kembali membahas nasib Michael Carrick.
PNM Siapkan Kredit Perempuan Prasejahtera 8%, Perluas Peluang Usaha Perempuan di Batam

PNM Siapkan Kredit Perempuan Prasejahtera 8%, Perluas Peluang Usaha Perempuan di Batam

PNM siapkan Kredit Perempuan Prasejahtera 8% di Batam untuk memperluas peluang usaha perempuan melalui akses modal terjangkau, pendampingan, dan akses pasar.
Viral Ngamuk ke Denny Sumargo, Saiful Akhirnya Buka Suara dan Tegas Minta Tak Lagi Dipanggil Mutant

Viral Ngamuk ke Denny Sumargo, Saiful Akhirnya Buka Suara dan Tegas Minta Tak Lagi Dipanggil Mutant

Saiful akhirnya buka suara usai videonya meluapkan emosi kepada Denny Sumargo viral di media sosial. Ia mengaku kecewa karena terus mendapat julukan Mutant.
Polda Maluku Amankan 18 Motor dari 7 Kasus Curanmor

Polda Maluku Amankan 18 Motor dari 7 Kasus Curanmor

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku bersama jajaran Polres mengungkap tujuh kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD)
Perda Hunian Layak Surabaya, DPRD Minta Pelaksanaan Menjawab Kebutuhan Warga

Perda Hunian Layak Surabaya, DPRD Minta Pelaksanaan Menjawab Kebutuhan Warga

DPRD Surabaya soroti pelaksanaan Perda Hunian Layak, mulai dari penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu), penataan rumah kos, hingga penyediaan rusunami dan rusunawa.

Trending

Jadwal Timnas Indonesia U-17, Perjuangan Skuad Garuda Asia di Kualifikasi Piala Asia U-17 Dimulai Hari Ini

Jadwal Timnas Indonesia U-17, Perjuangan Skuad Garuda Asia di Kualifikasi Piala Asia U-17 Dimulai Hari Ini

Timnas Indonesia U-17 baru akan memulai perjuangan menuju Piala Asia U-17 di laga pekan kedua. Pada pertandingan pertama mereka, tim akan menghadapi Filipina. 
Ibu Kades Akui Punya Hubungan Terlarang dengan Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Usai Digerebek di Hotel

Ibu Kades Akui Punya Hubungan Terlarang dengan Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Usai Digerebek di Hotel

Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa ungkap pengakuan Kades Kedungkumpul terkait hubungannya dengan Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Surabaya. Ternyata...
Jangan Langsung Minum Obat saat Demam, Dokter Ungkap 7 Cara Mengatasinya

Jangan Langsung Minum Obat saat Demam, Dokter Ungkap 7 Cara Mengatasinya

Demam jangan langsung minum obat. Dokter Sung ungkap 7 cara mengatasinya, mulai dari cek suhu tubuh, kompres hangat hingga mencukupi kebutuhan cairan.
Berduaan dengan Ibu Kades di Kamar Hotel, Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Diperiksa Propam

Berduaan dengan Ibu Kades di Kamar Hotel, Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Diperiksa Propam

Sebelumnya, viral di media sosial video istri sah menggerebek suami seorang Kanit Reskrim yang berselingkuh dengan seorang ibu kades di sebuah kamar hotel.
Tinggal 2 Hari! Begini Cara Update Data BSU 2026 Lewat JMO dan Situs BPJS Ketenagakerjaan

Tinggal 2 Hari! Begini Cara Update Data BSU 2026 Lewat JMO dan Situs BPJS Ketenagakerjaan

Batas pengkinian data BSU 2026 tinggal 2 hari! Pekerja bisa memperbarui NIK, foto KTP, dan rekening lewat situs BPJS Ketenagakerjaan atau JMO. Simak cara lengkapnya agar tidak terlewat.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA menilai pelanggaran administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestasi politik, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Mengenal Jenderal M Yusuf: Keturunan Bangsawan hingga Mantan Panglima ABRI yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Mengenal Jenderal M Yusuf: Keturunan Bangsawan hingga Mantan Panglima ABRI yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Jenderal M Yusuf, mantan Panglima ABRI, Purnawirawan TNI, mantan ajudan Kahar Muzakkar yang menjadi Pahlawan Nasional 2026.
Selengkapnya

Viral