Perda Hunian Layak Surabaya, DPRD Minta Pelaksanaan Menjawab Kebutuhan Warga

tvOnenews.com – Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak dinilai perlu mendapat pengawasan secara berkesinambungan.

Pasalnya, persoalan tempat tinggal di Kota Pahlawan tidak sebatas penataan rumah kos, melainkan juga mencakup perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) serta penyediaan hunian vertikal dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pdt. Rio DH I. Pattiselanno, menyampaikan bahwa pengesahan perda perlu disertai evaluasi guna mengukur pelaksanaannya di lapangan.

Ia menjelaskan, DPRD mempunyai mekanisme untuk mengevaluasi penerapan kebijakan, baik setiap tiga bulan maupun enam bulan.

“Kita ada namanya evaluasi kayak triwulanan ataupun semester,” kata Pdt. Rio DH I. Pattiselanno.

Mengenai Perda Hunian Layak, Rio mengatakan Komisi A perlu meminta keterangan dari perangkat daerah terkait untuk mengetahui bagaimana aturan tersebut diterapkan.

Baca Juga

DPRD Surabaya Buka Peluang Perubahan Jam Operasional Pasar Buah Tanjungsari Dengan Revisi Perda

Sumber :

• tvOnenews.com

Upaya ini penting agar DPRD bisa mengidentifikasi kendala yang terjadi sekaligus menentukan aspek yang masih memerlukan perhatian.

Salah satu isu yang muncul selama pembahasan perda adalah pengaturan usaha rumah kos.

Rio menjelaskan, dalam proses tersebut, Panitia Khusus (Pansus) telah berupaya mengundang berbagai pihak yang berkaitan dengan sektor hunian untuk memperoleh masukan.

Akan tetapi, ia mengungkapkan bahwa Pansus sempat kesulitan menemukan asosiasi yang menaungi para pengelola rumah kos.

“Giliran kos-kosan kita cari, enggak ketemu-ketemu,” ungkap Rio.

Menurutnya, ruang untuk menyampaikan pendapat sebenarnya telah disediakan melalui sejumlah kegiatan dan wawancara dengan media.

Namun, keberadaan asosiasi rumah kos baru terlihat setelah perda resmi disahkan.

“Begitu disahkan, baru muncul asosiasi-asosiasi kos ini,” ujarnya.

Seiring dengan itu, berbagai usulan mengenai aturan rumah kos mulai bermunculan. Masukan tersebut di antaranya berkaitan dengan penggunaan alamat induk rumah kos untuk keperluan administrasi kependudukan penghuni, pembatasan jumlah lantai bangunan, hingga kapasitas penghuni.

Rio menegaskan bahwa aspirasi para pengelola rumah kos tetap perlu diperhatikan. Kendati demikian, setiap usulan harus disesuaikan dengan kondisi regulasi yang sudah disahkan sehingga tidak seluruh masukan bisa langsung diterapkan.