Rocky Gerung hingga Ustaz Abdul Somad Bela Masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Kritisi Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mendapat banyak sorotan dari tokoh di Indonesia.

Pro dan kontra terjadi di kalangan tokoh publik terkait polemik yang terjadi di Pulau Rempang-Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau tersebut.

Ada yang setuju dengan pemerintah terkait pembangunan Rempang Eco City, adapula tokoh yang mengkritisi pemerintah terkait program strategis nasional tersebut.

Polemik di Pulau Rempang ini terungkap setelah terjadi bentrokan antara masyarakat Pulau Rempang dengan pasukan gabungan TNI dan Polri pada Kamis (7/9/2023).

Masyarakat menolak direlokasi dari kampung halamannya demi pembangunan strategis nasional Rempang Eco City di Pulang Rempang, Batam, Kepulauan Riau. 

Ribuan warga Pulau Rempang-Galang terancam direlokasi demi pembangunan Rempang Eco City tersebut.

Baca Juga

Ekonomi Singapura Melemah, Batam Kebagian Berkah, Ribuan Turis Menginap untuk Berbelanja Kebutuhan Pokok Setiap Hari

Kisruh sengketa lahan antara warga Pulau Rempang dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Pemko Batam, menyita perhatian publik.

Sejumlah tokoh mengkritisi pemerintah dalam penanganan polemik di Pulau Rempang-Galang tersebut.

Sebut saja akademisi sekaligus pengamat politik Rocky gerung yang vokal mengkritisi polemik Pulau Rempang-Galang.

Rocky Gerung, menyebut bahwa tindakan pemerintah sangat jemawa terhadap warganya sendiri. Dirinya sangat menyayangkan, pemerintah lebih mementingkan investor dibanding warganya sendiri.

“Menko Polhukam, Pak Mahfud ini sangat teguh pendiriannya jika tidak perlu ada negosiasi, ini penggusuran dan merupakan wewenang negara untuk memberinya ke investor. Kalau seperti ini, bisa dilihat kan kalau negara itu arogan terhadap warganya,” tuturnya dalam siaran YouTube miliknya, dikutip pada Senin (18/8/2023).

Dirinya memberikan opini bahwa masyarakat Pulau Rempang sangat erat kekeluargaannya, sehingga sulit untuk memisahkan dan merelokasikan mereka dari tempat kelahirannya.

“Apa pemerintah itu tidak paham ya, kalau masyarakat di sana sudah merupakan komunitas, komunitas itu kan satu-kesatuan ekologis. Masyarakat di sana itu pasti mikir kenapa mereka dipindahkan dari tempat lahirnya. Batin mereka itu sudah melekat dengan tempat itu, tempat nenek moyang mereka,” tambahnya.

Tak hanya Rocky Gerung, tokoh masyarakat sekaligus penceramah kondang, Ustaz Abdul Somad, juga ikut mengomentari polemik di Pulau Rempang-Galang.

Ustaz Abdul Somad memberikan anjuran kepada seluruh pengacara di Indonesia melalui akun Instagram-nya. 

Dirinya mengajak seluruh pengacara untuk membela dan membebaskan masyarakat Pulau Rempang yang ditangkap oleh aparat kepolisian setempat.

“Mereka bukan pengedar narkoba, apalagi koruptor. Mereka kan cuma membela haknya, membela tempat tinggal, tanah kelahirannya. Menolong seekor anjing saja dapat pahala, apalagi jika menolong saudara kita di (Pulau Rempang). Para pengacara, kalian kan punya ilmu, mohon digunakan untuk menolong keluarga kita di Pulau Rempang,” ucapnya di akun media sosial instagram ustadzabdulsomad_official, dikutip pada Senin (18/9/2023).

Di samping itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memberi komentar bahwa proyek Rempong Eco City harus tetap dilaksanakan. 

Menurutnya, proyek ini merupakan kesempatan pembangunan Indonesia melalui investor. 

“Ini kesempatan baik. Kan investasi kita harus disambut dengan baik, kita tahu kalau mencari investor sulit sekali saat ini,” ujar Muhadjir Effendy pada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/9/2023).

Muhadjir berharap pemerintah segera menemukan titik terang untuk mengatasi konflik Pulau Rempang ini. Dia berharap solusi tersebut dapat memuaskan masyarakat dan juga investor.

"Mudah-mudahan segera ada solusi yang memuaskan semua pihak," ujarnya.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi), beranggapan bahwa polemik Pulau Remang disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif. 

Menurutnya, tidak akan terjadi polemik seperti sekarang apabila masyarakat setempat mau mendengarkan dan menerima solusi dari pemerintah.

“Sebenarnya sudah disiapkan lahan 500 meter dengan bangunan model 45 untuk masyarakat yang terkena dampak. Namun karena tidak dikomunikasikan dengan baik, ini jadi masalah antar masyarakat dan pemerintah,” tuturnya saat ditemui awak media di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, pada Sabtu (16/9/2023).(mg13/muu)