Bahlil Sambangi Temui Warga Pulau Rempang, Janjikan Sertifikat hingga Ganti Rugi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyambangi Pulau Rempang, Batam atas perintah Presiden Jokowi untuk membereskan konflik proyek Rempang Eco City.

Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Bahlil mengadakan rapat koordinasi terkait percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan di kawasan pulau Rempang.

Turut hadir juga Wakapolri, Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota hingga Kepala BP Batam.

Sebanyak 17 ribu hektare lahan di Pulau Rempang akan dijadikan kawasan industri, pariwisata hingga hunian. Kini sudah ada investasi dari perusahaan China, Cinyi Group Rp 175 triliun untuk membangun pabrik.

Atas proyek awal ini, sebanyak 700 kk terkena dampaknya. Namun Bahlil menyebut telah meyiapkan hunian yang akan dibangun 6-7 bulan lagi.

Sambil menunggu proses pembangunan itu, ia mengatakan akan memberikan ganti rugi dan tempat tinggal sementara.

Baca Juga

Rencana Induk Pascabencana Sumatera Rampung, 11.512 Program Pemulihan Masuk Skala Prioritas hingga 2028

"Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Kedua, rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta. Ketiga, uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta," kata Bahlil dalam keterangan resminya yang dikutip tim tvOnenews pada Rabu (20/9/2023).

Untuk warga yang memiliki harga rumah di atas Rp120 juta akan mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan taksiran KJPP.

"Kalau katakanlah hasil penilaiannya benar Rp500 juta maka Rp120 juta ini dibiayai langsung dan ditambah lagi dengan Rp380 juta, sehingga menjadi Rp500 juta. Jadi yang berlebih itu pasti dibayarkan sesuai dengan aturan yang ada," ungkapnya.

Bahlil mengatakan pemerintah akan mempercepat pembangunan Rempang Eco City meskipun tengan berkonflik. Ia menyebut akan menggunakan pendekatan yang humanis kepada masyarakat Pulau Rempang yang terkena dampak.

"Proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang soft, yang baik. Kita tetap memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana. Kita harus berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kita harus bicarakan," tegasnya.

Bahlil menyebut masyarakat akan rugi jika investasi di Rempang Eco City batal. Ia menegaskan bahwa investor tidak ingin menunggu terlalu lama atas proyek tersebut meskipun di tengah konflik warga dan aparat kepolisian.

"Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggu terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam."

"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," bebernya.

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto yang hadri pula dalam rapat koordinasi itu juga mengatakan akan memberikan sertifikat hal milik (SHM) untuk 16 kampung tua di Rempang yang telah menyetujui untuk direlokasi.

"ATR/BPN ingin langsung menyerahkan sertifikat, jadi ketika sudah ditentukan di 16 titik kita ingin menyerahkan sertifikat, sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik."

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan. Itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," jelasnya. (ree)