Blak-blakan! Perwakilan Warga Tegas Menolak Relokasi dari Rempang, Kepala BP Batam Komentar Begini

Jakarta, tvOnenews.com - Salah satu perwakilan warga bersikeras menolak relokasi atas konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (26/5/2023).

Terbaru, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, memastikan pihaknya akan terus memaksimalkan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City. 

Muhammad Rudi menyebut jika tim pendataan masih akan bekerja maksimal untuk menyampaikan sosialisasi terkait hak-hak masyarakat dalam pembangunan kawasan. 

"Tenggat waktu 28 September 2023 mendatang bukan batas akhir. Kami berharap, proses pergeseran warga terselesaikan dengan baik dan lebih cepat," ungkap Rudi saat menghadiri silaturahmi bersama masyarakat Rempang di Asrama Haji Batam Center, Minggu (24/9/2023).

Muhammad Rudi, walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam sedang melakukan sosialisasi kepada warga Pasir Panjang, Pulau Rempang, Batam, Kamis (21/9/2023) bertempat di Masjid Nurul Sabil.

_{Muhammad Rudi, Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam melakukan sosialisasi terhadap warga Pasir Panjang terkait rencana relokasi.}

Baca Juga

Seskab Bocorkan Keberhasilan Indonesia Raih Investasi Lebih Rp380 T di Jepang

Sementara itu, salah satu perwakilan warga bernama Riska mengaku sempat ada perdebatan ketika sosialisasi, karena ada warga yang setuju dan tidak setuju akan dilakukannya relokasi.

"Kami kebanyakan dari pihak yang tidak setuju," ujar perwakilan warga yang dilansir dari youtube tvOnenews.

"Ini tidak setujunya karena apa?" tanya tim Fakta tvOne.

"Kami tidak mau direlokasi, ini tanah leluhur kami, gak mau walaupun di Rempang. Kalau udah hilang dari lokasi kami, ya udah berarti hilang gitu, udah nggak ada lagi leluhur kami di sini," jelasnya.

Di dalam sosialisasi tersebut, Riska mengungkapkan hak suaranya untuk menolak direlokasi dari kampungnya di hadapan Walikota Batam.

"Perkenalkan nama saya Riska, saya di sini sebagai perwakilan dari masyarakat Pasir Panjang yang tidak setuju dengan adanya relokasi pak," ungkapnya.

"Kami keluarga besar adat Melayu tempatan  Kampung Tua Pasir Panjang, perempuan cate Batam Provinsi Kepulauan Riau, Republik Indonesia.'lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut, Allahu Akbar," tegasnya.

_{Salah satu perwakilan warga Pasir Panjang yang menolak direlokasi.}

Kemudian, Muhammad Rudi selaku Walikota Batam berbicara soal rencana lokasi relokasi warga yang meminta ke Tanjung Banon yang awalnya ke Dapur 3. Menurutnya hal itu tidak masalah

"Kemarin pak Bahlil meminta, kita sepakat untuk empat perkampungan bergeser bukan gusur, bergeser ke Tanjong Banon," ujarnya.

Komentar Walikota Batam soal warga Rempang yang menolak relokasi

Lanjut tim fakta tvOne menanyakan soal bagaimana langkap walikota Batam terkait keputusan warga yang menolak, ataupun tidak setuju untuk direlokasi.

Rudi mengaku kalau 3 hari lalu Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia telah kembali ke Jakarta.

"Dan setelah kembali kita akan menindaklanjuti apa yang telah dibicarakan melalui Bapak Menteri kepada pak Krisman, bahwa dia akan menjembatani untuk proses relokasi dari masyarakat 4 perkampungan sendiri, letak perkampungannya di 2000 hektar" pungkasnya.

Untuk soal beberapa warga belum semuanya sepakat untuk bergeser, khususnya warga kampung Pasir Panjang.

"Sebetulnya sudah hampir 95 persen yang sudah bersedia untuk bergeser dari lokasi, sudah tanda tangan, sudah berarti sebetulnya," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, konflik agraria di Pulau Rempang menjadi pemicu warga meradang, lahan seluas 7.572 hektar di Pulau ini menjadi target lahan proyek strategis nasional.

Disebutkan akan dibangun pabrik kaca milik perusahaan China Xinyi Group dalam kawasan Rempang Eco Park. 

Kerjasama ini pun diperkirakan akan mampu menarik investasi hingga ratusan triliun rupiah. 

Namun di balik rencana tersebut pemerintah dan investor harus berhadapan dengan warga yang tinggal di 16 kampung adat Melayu. Mereka menolak keras pembangunan proyek tersebut.

Aksi demo besar-besaran tak terhindarkan, hingga menyebabkan bentrokan antara warga Pulau Rempang dengan aparat di kantor BP Batam. (ind)

Baca artikel terkini dari tvOnenews.com selengkapnya di Google News, Klik di sini