DPR Setujui Anggaran Penerimaan Operasional Bank Indonesia 2022 Sebesar Rp28,41 Triliun

Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui anggaran penerimaan operasional Bank Indonesia (BI) sebesar Rp28,41 triliun dalam Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2022. “Rapat Kerja Komisi XI dengan Bank Indonesia mengambil keputusan postur anggaran BI tahun 2022 dengan menyepakati anggaran penerimaan operasional BI tahun 2022 sebesar Rp28,42 triliun,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto dalam Raker bersama BI di Jakarta, Senin.

Anggaran operasional BI tahun depan yang sebesar Rp28,41 triliun tersebut meningkat dibandingkan tahun ini yaitu Rp27,75 triliun. Secara rinci anggaran ini meliputi hasil pengelolaan aset valas sebesar Rp28,35 triliun, operasional kegiatan pendukung sebesar Rp5,36 miliar, dan penerimaan administrasi Rp53,18 miliar.

Sementara untuk anggaran pengeluaran operasional BI untuk tahun depan adalah sebesar Rp14,29 triliun atau naik dari tahun ini yaitu Rp12,23 triliun. Anggaran pengeluaran operasional BI ini meliputi gaji dan penghasilan lainnya sebesar Rp4,27 triliun, manajemen sumber daya manusia (SDM) Rp3,4 triliun, serta logistik Rp1,96 triliun. Kemudian juga terdiri atas penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung Rp1,96 triliun, pajak Rp1,2 triliun serta program sosial BI, pemberdayaan sektor riil dan UMKM sebesar Rp1,31 triliun.

Selanjutnya Komisi XI turut menyepakati cadangan anggaran pengeluaran operasional BI tahun 2022 sebesar Rp348,61 miliar yang dapat digunakan jika terdapat kebutuhan tambahan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. “Untuk penyelenggaraan operasional ada kenaikan besar karena ada ketidakpastian dari Covid-19 sehingga ditingkatkan operasional pendukung yang berkaitan dengan program sosial BI,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam kesempatan yang sama.

BI pun diminta untuk mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan, moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam rangka mendukung stabilitas moneter, sistem keuangan sekaligus pemulihan ekonomi nasional. Perry Warjiyo mengaku optimistis bahwa perekonomian Indonesia tahun depan akan mampu bangkit meski masih terdapat beberapa permasalahan global yang harus diwaspadai dan diantisipasi.

Menurutnya, ancaman tekanan inflasi berpotensi terjadi pada pertengahan tahun depan jika ada kenaikan harga energi maupun permintaan yang lebih cepat. “Nanti ada tekanan inflasi pada paruh waktu tahun depan kalau ada kenaikan harga energi maupun kenaikan permintaan yang lebih cepat. Bisa saja berisiko terhadap nilai tukar karena ada tapering,” ujarnya.  (ari/ant)  

Baca Juga

3 ASN Tewas, Komisi I DPR Desak Pemerintah Susun Roadmap Berantas KKB