Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, NasDem: Sudah Proses Hukum, Biar Dunia Tahu

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim angkat bicara terkait pakta integritas yang menyeret Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso.

Hermawi mengaku tidak ingin turut campur dalam permasalahan tersebut karena tidak ingin mengganggu proses hukum.

"Saya enggak mau ganggu proses hukum, biar saja, biar dunia tahu. Yang penting kemarin saya meng-introduce pemilu kali ini harus pemilu yang paling beradab, paling bermartabat," ungkap dia di NasDem Tower, Jakarta Pusat dikutip pada Kamis (16/11/2023).

Oleh karena itu, dia meminta para politikus harus membuka diri kepada lembaga-lembaga pemantau internasional.

"Saya akan minta KPU dan koalisi lain termasuk kami. Kita akan mengundang banyak pemantau internasional. Silakan lihat kami. Kami negara besar, kami menyebut diri kami sebagai negara demokrasi," jelasnya.

Baca Juga

Ketum Partai NasDem Surya Paloh: Utamakan Kepentingan Nasional

Bahkan, dia mendeklarasikan bahwa negara lain dapat mencontoh Indonesia sebagai negara keempat terbesar dalam hal demokrasi.

Hermawi ingin proses demokrasi yang berjalan di Indonesia bersifat jujur, tidak ada manipulasi. Sehingga, kehadiran dunia internasional pada proses demokrasi di Indonesia sangat penting.

"Kalau pemilu di Amerika seluruh dunia bisa memantau, kita mau seperti itu supaya orang percaya sama kita. Jadi kita ingin kehadiran lembaga-lembaga pemantau internasional itu dipermudah. Yang penting mereka terakreditasi, yang penting mereka terdaftar di KPU," tandas dia.

Sebagai informasi, dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh Yan Piet Mosso pada poin keempat tertulis: Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal sebesar 60% + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden di Kabupaten Sorong.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menyebut pihaknya tidak pernah meminta Penjabat (Pj) Bupati Sorong untuk menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya berupa komitmen menangkan Ganjar Pranowo menjadi presiden.

"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang, untuk menandatangani suatu dokumen yang namanya pakta integritas dan segala macam," tegas Arsjad, Rabu (15/11/2023).  (agr/nsi)