Polling Mobil Ide Rakyat KedaiKOPI: 64,1 Persen Ingin DPR Perlu Lanjutkan Hak Angket

Jakarta, tvonenews.com  - Lembaga survei KedaiKOPI menggelar kegiatan Mobil Ide Rakyat di tiga provinsi di pulau Jawa bagian Barat yang tersebar di lima titik lokasi dalam kurun waktu 18-25 November 2023.

Mobil Ide Rakyat adalah kegiatan edukasi politik yang bertujuan menangkap aspirasi masyarakat khususnya generasi muda dalam menyambut Pemilu 2024.

Kepala Program Mobil Ide Rakyat Rifqi Islami mengatakan, ada berbagai pertanyaan yang diajukan saat polling.

"Diantaranya seperti money politics, privilege dalam dunia politik, hak angket DPR terkait putusan kontroversial MK, faktor penentu dalam memilih presiden dan kriteria calon presiden yang pro anak muda," tutur Rifqi, Selasa (5/12/2023).

Ia menyebut, sebanyak 1.269 orang menyampaikan aspirasinya atas isu-isu yang menjadi bahan perbincangan nasional.

"Secara demografi jumlah pengunjung Mobil Ide rakyat berjenis kelamin laki laki 54,6% dan perempuan 42,7%, usia Gen Z sebanyak 78,1% dan 52,3% berstatus pelajar/mahasiswa," ungkapnya.

Baca Juga

Ferdy Sambo dan 54 Narapidana Diperiksa, Buntut Viralnya "Fasilitas Mewah" Hasil Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong

Berdasar beberapa hasil polling, Rifqi mengatakan, sebanyak 75,8% responden menyatakan suara mereka tidak bisa dibeli meskipun diberi sesuatu oleh kandidat.

"Pada pertanyaan privilege di karir politik, 58,6% mengungkapkan pandangannya bahwa anak muda dapat memiliki karir politik yang cepat dengan bermodalkan kecerdasan dan kompetensi yang dimiliki," ujarnya.

Namun, 39,2% responden berpendapat sulit bagi anak muda untuk memiliki karir cepat di dunia politik bila tidak disokong oleh pengaruh orang dalam yang kuat.

Ia menambahkan, responden gen z saat ditanya keinginan mengenai politisi muda dalam pertanyaan terbuka, ada dua jawaban teratas yakni pro rakyat dan kerja nyata.

"Ada hal menarik pada pertanyaan keinginan politisi muda berdasarkan gender, kriteria seperti sederhana dan tegas, berada di urutan bawah," katanya.

Rifqi mengatakan pada pertanyaan apakah DPR perlu melayangkan hak angket guna melakukan penyelidikan dan menginvestigasi hasil putusan MK, sebanyak 64,1% menjawab perlu dilakukan.

“Saat ditanya hal apa yang menjadi prioritas dalam memilih presiden, visi misi berada di urutan teratas sangat penting oleh 39,5% responden dan janji kampanye di urutan buncit sebesar 8,3%,” paparnya.

Responden yang merasa tidak puas menganggap tugas presiden lima tahun mendatang harus menyelesaikan hal hal yang menjadi keresahan, seperti diantaranya masih adanya korupsi (21,4%), kondisi ekonomi yang tidak stabil (21,2%) serta kemiskinan (19,2%).