Komjen Dharma Pongrekun Minta Semua Nyamuk Wolbachia di Bali Dimusnahkan Demi Keselamatan Masyarakat

Yang dimaksud dengan "agen biologi" penyebab penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah adalah virus, bakteri, jamur, dan parasit, baik hidup maupun mati, yang dapat menyebabkan/menularkan penyakit yang berpotensi
menimbulkan KLB dan Wabah, misalnya, sampel dan atau spesimen yang dikelola oleh Rumah Sakit, laboratorium, dan
lembaga penelitian, dan hewan atau daging yang mengandung agen biologi penyebab penyakit.

Terhadap kota-kota lain yang juga menjadi sasaran penyebaran nyamuk mengandung Wolbachia, Dharma Pongrekun mengimbau untuk mengikuti langkah yang diperjuang masyarakat Bali dan DPRD sebagai wakil rakyat Bali.

"Ini demi menyelamatkan jiwa-jiwa keluarga kita semua," tegasnya.

Pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan menurutnya diminta agar selalu melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam setiap kegiatan apapun yang menyangkut keselamatan jiwa masyarakat.

"Karena perintah dari Pembukaan UUD 45 alenia 4 adalah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," tegasnya. 

Sebelumnya diberitakan rekomendasi Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan dan Scott O’Neill, CEO World Mosquito Program (WMP), dihadapkan pada penolakan dari DPRD dan masyarakat Bali terkait rencana kontroversial penyebaran 200 juta nyamuk.

Baca Juga

Menakar Ulang Istitha'ah Kesehatan: Catatan Kritis Timwas Haji DPR untuk Ketahanan Jemaah di Tanah Suci

Pertemuan hari ini Selasa (5/12/2023) di Bali yang dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari masyarakat lokal hingga tokoh spiritual, menjadi sorotan sebagai bentuk reaksi dari ketidak nyamanan warga masyarakat terhadap program tersebut. 

Meskipun Menkes berusaha meyakinkan bahwa langkah ini bertujuan melindungi kesehatan masyarakat, namun DPRD dengan tegas menyuarakan bahwa program ini tidak mengindahkan nilai-nilai lokal dan kemanusiaan.

Dewa Putu Sudarsana, juru bicara komunitas Bali, menyampaikan, “Keberlanjutan kesehatan masyarakat harus dijaga dengan menghormati nilai-nilai lokal. Program ini, dengan segala ketidakpastiannya, tidak mencerminkan semangat kolaboratif dalam menghadapi tantangan kesehatan bersama.”

Keberanian dan kesatuan hati yang ditunjukkan oleh DPRD dan masyarakat Bali dalam menolak program yang dianggap tidak berperikemanusiaan ini, menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pergeseran sikap ini memberikan sinyal kuat bahwa masyarakat dan pemimpin lokal dapat bersama-sama menentang kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampak kemanusiaan dan nilai-nilai setempat.