Draf RUU DKJ, PKS Tolak Gubernur Give away di Jakarta: Potensi KKN

Jakarta, tvonenews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa pihaknya menolak Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) secara keseluruhan.

Juru bicara PKS, Muhammad Iqbal mengungkapkan, faktor utama penolakan PKS terhadap RUU DKJ tersebut adalah pasal yang mengatur jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ akan ditunjuk oleh Presiden RI.

PKS menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi membuka celah bagi ajang Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

"Usulan ini tentu saja menjadi sebuah kemunduran bagi demokrasi," kata Iqbal dalam keterangannya, Rabu (6/12/2023).

Ia mengatakan, jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 12 juta jiwa dengan APBD hampir Rp 80 Triliun harus dipimpin orang yang berkompeten dan memiliki legitimasi oleh rakyat. Bila ditunjuk, kata dia, maka berpotensi menjadi ajang Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

“Bisa saja suatu saat Presiden atau Partai pemenang menunjuk keluarga, kerabat atau orang yang tidak memiliki kompetensi memimpin dan ini adalah sebuah celah terjadinya KKN yang melawan amanat reformasi," ujarnya.

Baca Juga

Ketua Umum Gema Keadilan Rahmat Saleh Temui Ketua Umum AMPG Said Al Idrus: Beda Politik Tetap Bersaudara

Iqbal menyebut, PKS dengan tegas menolak RUU ini karena dibuat secara terburu-buru tanpa kajian yang mendalam.

Selain itu juga berpotensi merugikan warga Jakarta dan menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.

"PKS sejak awal menolak Undang-Undang IKN, sejak awal konsisten agar Ibu kota tetap di Jakarta dan Gubernur serta Wakilnya harus dipilih oleh rakyat. Bukan ditunjuk Presiden," tegasnya.

Seperti diketahui, RUU DKJ telah disahkan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (5/12) untuk dibahas jadi undang-undang. Rancangan hukum itu disahkan sebagai RUU usulan DPR. Selanjutnya RUU DKJ itu akan dibahas bersama pemerintah untuk menjadi undang-undang.

Adapun PKS menjadi satu-satunya fraksi di parlemen yang menolak RUU ini disahkan menjadi usul DPR lewat Paripurna, Selasa kemarin. Sementara delapan fraksi lainnya di DPR yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui dengan catatan.

Salah satu muatan pasal kontroversial dari RUU DKJ itu adalah Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk dan diberhentikan presiden dengan memerhatikan pendapat atau saran DPRD provinsi.