Was-was! Kemenangan Muhaimin di Pilpres 2024 Justru Bikin Bencana Indonesia Darurat Korupsi, Kok Bisa?

Jakarta, tvOnenews.com - Seiring melejitnya calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar muncul kembali dugaan dua kasus korupsi yang menyeret namanya. Ini tentu bisa menjadi senjata bagi lawan-lawannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.    

Muhaimin diduga terseret kasus korupsi sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigarasi atau yang lebih dikenal kasus kardus durian.

Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis (Jarnas) 98, Sangap Surbakti menyatakan apabila Muhaimin keluar sebagai pemenang Pilpres 2024-2029 ini akan menjadi catatan buruk hukum di Indonesia. Sehingga, sudah sepatutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti kasus tersebut.  

"Seandainya Muhaimin menang dalam Pilpres, tentu Indonesia darurat korupsi. Penegakan hukum yang dilakukan KPK pasti mandek. Karena pimpinan tertinggi sudah terindikasi korupsi maka anak buah di bawahnya santai saja kalau korupsi, kan begitu logika sederhananya," ujar Sangap melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Oleh karena itu, KPK didesak untuk segera melanjutkan dua kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu yang kini maju menjadi calon wakil presiden nomor urut 1 dengan mendampingi Anies Baswedan.

Baca Juga

Berapa Isi Uang dalam Amplop yang Diterima Raja Juli dari Bupati Kuansing? Ini Kata KPK

Sayangnya KPK dianggap hanya bergerak lamban menjalankan fungsinya dalam menindaklanjuti kasus korupsi yang menyeret nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.  

"Muhaimin beberapa kali disebut namanya oleh pelaku korupsi yang telah ditetapkan menjadi terdakwa oleh Pengadilan. Para terdakwa di beberapa kali menyebut nama Muhaimin di dalam persidangan. Ini sudah bisa menjadi fakta hukum dan KPK layak mengembangkannya,: tegas dia.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu menambahkan, pengusutan kembali kasus korupsi yang diduga melibatkan Muhaimin itu diyakini mampu mengembalikan marwah KPK yang saat ini telah berantakan akibat dua komisioner 2029-2023 berhenti di tengah jalan karena pelanggaran etik dan terlilit kasus pidana.

"Kalau KPK tidak mampu menuntaskan kasus yang diduga menyeret Muhaimin ini ke ranah pengadilan, semakin hancurlah marwah KPK yang sebelumnya telah hancur," tandasnya.