Dugaan Adanya TPPO, TNI AL Amankan Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Salah satu unsur TNI Angkatan Laut yaitu Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bontang-907 yang sedang melaksanakan operasi dengan beberapa unsur KRI lainnya, di perairan Timur Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam melaksanakan shadowing terhadap Kapal Kayu yang diduga mengangkut korban praktek Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) “Rohingya”, Rabu (27/12/2023).   

Kejadian berawal Ketika TNI AL melaksanakan patroli, KRI Bontang-907 menerima informasi dari Guskamla Koarmada I, tentang adanya kontak kapal yang diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian “Rohingya”. 

Heli Panther onboard di KRI Bontang-907 melaksanakan pemantauan udara dan teridentifikasi ada kapal kayu dengan nama kapal SHWE YA DANAR 3. 

KRI Bontang-907 melaksanakan shadowing terhadap kapal tersebut bertujuan sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. Setelah dipastikan Kapal itu dalam keadaan baik dengan tidak dalam keadaan darurat, unsur TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia-India. 

Pemerintah Indonesia bertekad memburu para pelaku TPPO, khususnya pada permasalahan yang terjadi di Aceh. Upaya tersebut telah menjadi kewajiban Indonesia sesuai Konvensi PBB dalam Menentang Tindak Pidana Transnasional. 

Hingga saat ini, TNI AL secara terus menerus menggelar operasi sepanjang tahun, tentunya termasuk dalam mengamankan wilayah laut yurisdiksi nasional dari berbagai tindak illegal hingga ancaman kedaulatan. 

Baca Juga

TNI AL Gagalkan Rokok Ilegal dan Pupuk Subsidi, Kerugian Negara Capai Rp1,8 Miliar

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali telah menegaskan bahwa, seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima, melaksanakan kerjasama dan bersinergi dengan instansi terkait, khususnya dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia.

(rpi)