Isu Pertahanan pada Debat Pilpres Sesi ke 3, Perlukah Angkatan Siber sebagai Matra ke 4 TNI?

Pada tahun 2024, Pratama memperkirakan bakal terjadi perluasan serangan supply chain (SC) atau rantai pasok. 

Peningkatan serangan terhadap rantai pasokan untuk merusak integritas perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh organisasi dan individu.

Oleh karena itu, usulan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto terkait dengan rencana pembentukan Angkatan Siber sebagai matra keempat TNI perlu mendapat perhatian pemimpin bangsa ke depan.

Di lain pihak, kejadian sepanjang tahun 2023 juga perlu mendapat perhatian peserta debat capres yang akan membahas pertahanan dan keamanan. Mereka perlu menyampaikan langkah-langkah konkret guna mencegah terulangnya kasus serupa.

Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC telah mengeluarkan rilis kaleidoskop aneka peristiwa di dunia maya yang mewarnai sepanjang tahun lalu.

Pada bulan Januari 2023, ramai di media sosial kasus kejahatan siber modus penipuan berkedok undangan nikah format APK (android package kit) yang banyak beredar di aplikasi WhatsApp dan berisiko terjadi pembobolan rekening.

Baca Juga

TNI Periksa 3 Prajurit Terkait Mahasiswa Tabrak Polisi hingga Tewas di Bandung

Modus ini, kata Pratama yang juga Ketua CISSReC, pelaku melakukan pendekatan atau social engineering terhadap korban agar mengunduh dan menginstal file APK yang mereka kirimkan.

Pada bulan berikutnya, Februari, Indonesia digegerkan kembali dengan maraknya situs judi daring (online). Situs ini menyusup di berbagai website resmi milik pemerintah yang berdomain "go.id" dan website resmi milik institusi pendidikan yang berdomain "ac.id".

Ketika mengetik kata kunci terkait dengan "judi online" di Google Search, misalnya "judi slot" atau "slot gacor", hasilnya kala itu banyak dijumpai situs-situs judi online yang beralamat website pemerintah dan institusi pendidikan.

Kejadian pada bulan Maret, dalam sebuah unggahan di BreachForums, akun bernama Bjorka membocorkan 19,5 juta data dengan nama BPJS Ketenagakerjaan Indonesia 19 Million.

Akun tersebut membagikan 100.000 sampel yang berisi nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor ponsel, alamat email, jenis pekerjaan, dan nama perusahaan.

Peristiwa pada bulan April, viral di media sosial aksi penipuan bermodus penempelan kode batang atau barcode QR Indonesian Standard (QRIS) di kotak amal sejumlah masjid di Jakarta.