Pengamat Nilai Pemberhentian Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar Sarat Politis Jelang Pilpres: Jatim Episentrum Pertarungan Sengit Perolehan Suara

Jember, tvOnenews.com - Pengamat Politik Universitas Jember (Unej) Muhammad Iqbal menilai bahwa pemberhentian Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) KH Marzuki Mustamar sarat politis menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.

"Pencopotan KH Marzuki Mustamar bukti bahwa Jawa Timur menjadi episentrum pertarungan sengit perolehan suara untuk tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden," ujar Iqbal, Senin (1/1/2024) lalu.

"Meskipun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan bahwa pencopotan KH Marzuki Mustamar karena persoalan internal, tetapi dugaan publik sarat politis menjelang Pilpres," kata Dosen FISIP Universitas Jember itu.

Karangan bunga di Kantor PWNU Jatim usai pencopotan KH Marzuki Mustamar. Dok: Syamsul Huda-tvOne

Iqbal berpendapat boleh jadi dampak pemecatan atas KH Marzuki Mustamar ini secara sosiologi politik bisa merembet ke dinamika pilpres dan simpul jaringan basis massa dan warga Jawa Timur simpatisannya yang tahu persis realitas apa yang sebenarnya terjadi bakal lebih takzim pada preferensi politik KH Marzuki Mustamar.

Baca Juga

Cak Imin: PKB Anak NU Wajib Pikirkan NU, Bukan Campur Tangan

"Di satu pihak, simpul jejaring sosial keumatan itu bisa makin solid dan lebih konsolidatif sebagai bentuk dukungan moral atas peristiwa tersebut," tuturnya.

Menurut dia, apapun alasan pemecatan Ketua PWNU Jatim seharusnya tidak dilakukan menjelang Pilpres 2024 karena hal tersebut tentu akan menjadi sorotan publik.

"Kasus pemecatan itu bukti bahwa lumbung elektoral terbesar kaum Nahdliyin di Jawa Timur jadi pusat persaingan dan rebutan tiga kubu pasangan capres-cawapres," terangnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengatakan pemberhentian Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Kota Malang itu dari jabatan Ketua PWNU Jatim bukan disebabkan beda pilihan calon presiden terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Pemberhentian disebabkan sejumlah masalah internal NU yang tidak terkendali. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah politik," kata Saifullah. (ant/nsi)