Aliansi Aktivis Jabar Tegaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Mahasiswa 98 di Pilpres 2024 Sudah Kadaluwarsa

Dengan kenaikan dia sebagai cawapres justru ini memberikan suatu iklim politik baru di indoensia, bisa iklim positif atau negatif, tergantung kita melihat dari sudut pandang sebelah mana.

"Kami mengajak harusnya itu yang lebih dilihat oleh masyarakat Indonesia ketimbang hanya termakan isu politik yang tidak memberiksan pencerahan dan malah membuat gaduh dan terjadi perpecahan di masyarakat gara - gara berbeda pilihan politik," katanya.

Selanjutnya terkait beredarnya isu pasca adanya perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ia mengkaji dari aspek hukum yang mungkin hal tersebut dianggap sah dan tidak menyalahi aturan atau hukum yang mengatur.

Selanjutnya MK sendiri sudah menyatakan bahwa Pasal 169 Huruf q pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan perlakuan adil dan diskriminatif, dan tidak melanggar pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) serta 28I ayat (2) UU 1945.

"Kami berpendapat bahwa perubahan UU Nomor 7/2017 tersebut tidak akan merugikan calon presiden dan wakil presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel," ucapnya.

Ia menilai suatu norma yang merupakan open legal policy atau kewenangan pembentukan Undang – Undang bisa menjadi persoalan konstitusionalitas dengan pertimbangan hukum.

Baca Juga

Ramai soal Pilpres 2029, Pengamat Sebut PDIP Bisa Mainkan ‘Kartu Truf’ Megawati

Sedangkan Pasal 169 Huruf q UU Pemilu tersebut sudah memenuhi empat kriteria sebagai open legal policy. 

Tetapi pandangan masyarakat tidak berhenti dalam melihat kondisi ini hanya sebatas dari aspek hukum, masyarakat selalu mempunyai pandangan lain entah itu dari segi politik, sosial bahkan dari faktor ekonomi.

"Hal ini membuat muncul nya banyak perspektif dalam persoalan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga menimbulkan banyak problematik di kalangan masyarakat," ungkapnya.

Indrajidt Rai pun mengajak para semua elemen masyarakat bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang semakin dekat kepada hari pencoblosan Pilpres 2024 ini harus bisa memberikan suatu dampak perubahan kearah yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Menurutnya, pesta demokrasi ini harusnya tidak hanya dilihat sebagai peralihan atau pergantian presiden dan wakil presiden saja, tetapi masyarakat harus bisa melihat dari ketiga paslon yang hari ini hadir benar benar membawa narasi perbaikan untuk Indonesia kedepan.