Mahfud MD Dicurhati Ketidakadilan dan Kurangnya Keberpihakan kepada Kaum Perempuan

Mahfud ikut menyoroti angka pekerja migran Indonesia yang cuma tercatat 1,7 juta orang sebagai DPT di 2024. 

Sebab, dari total 9,5 orang pekerja yang separuhnya ilegal, setidaknya ada 4,7 orang pekerja migran legal.

"Saya menyimpulkan masalah di lapangan itu pertama karena aturan-aturan yang ada tidak diimplementasikan, beberapa aturan ada, tapi di lapangan tidak jalan. Ada pula yang undang-undangnya ada, tapi PP-nya belum ada," ujar Mahfud.

Selain itu, ia membenarkan, selama ini keberpihakan ke kaum perempuan memang terkendala aspek-aspek politis. 

Misalnya, kuota perempuan dalam partai politik atau parlemen, yang sebenarnya sudah diatur cukup jelas.

"Tapi, yang begitu sering secara politis dianggap kurang tepat, sehingga ada parpol yang meletakkan kuotanya 45-50 persen, tapi yang 45-50 itu biasanya tidak masuk parlemen, parpol besar tidak sampai 30 persen," kata Mahfud.

Baca Juga

Upaya Mandiri Secara Ekonomi, Perempuan di Indonesia Ikut Program Pelatihan Sandiaga Uno

Kemudian, ia melihat, secara sosiologis memang masih banyak masyarakat yang masih melihat perempuan atau kaum termarjinalkan bukan prioritas. 

Salah satu contohnya Gereja Yasmin yang baru selesai setelah 18 tahun.

"Kasus Gereja Yasmin di Bogor 18 tahun baru, saya datang, saya panggil Walikota, akhirnya bisa. Itu surat IMB dari Walikota, sudah sah, lalu dibatalkan oleh walikota berikutnya karena ada penolakan masyarakat," ujar Mahfud.

Untuk itu, Mahfud menampung dan memperhatikan masukan-masukan yang disampaikan aktivis perempuan dari berbagai organisasi tersebut. 

Ia menegaskan, semua masukan-masukan itu nantinya akan ditindaklanjuti.(rpi/muu)