PSI Mati-matian Bela Jokowi yang Dirujak soal Presiden dan Pejabat Negara Boleh Memihak di Pilpres 2024: Bukan Dosa...
- ANTARA/Syaiful Hakim
Jakarta, tvOnenews.com - Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni merespons pernyataan Presiden Jokowi soal kepala negara maupun menteri boleh berkampanye Pilpres 2024.
Menurutnya, sikap Presiden Jokowi sudah benar karena kepala negara dan menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik.
Dia juga menegaskan keberpihakan presiden bukan sebuah dosa.
"Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa," ucap dia di Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dia lantas mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.
"Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye," ungkap dia.
Raja kembali menekankan pernyataan Presiden Jokowi soal kepala negara maupun menteri boleh berkampanye tak perlu dipersoalkan.
"Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Presiden Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/12024).
KPU RI telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.(ant/lkf)
Load more