Bantah Isu Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran, TKN Minta Bawaslu Turun Tangan

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman membantah keterlibatan pihaknya dalam pemasangan stiker paslon nomor urut 02 pada karung beras produksi Bulog yang beredar di masyarakat. 

Habiburokhman menegaskan pihaknya tak pernah menggunakan beras sebagai komoditas politik dalam perhelatan Pilpres 2024. 

"Dengan ini kami sampaikan bahwa tidak benar bahwa kalau ada tuduhan kami yang memasang stiker tersebut, lalu menjadikan beras itu sebagai komoditas politik untuk menguntungkan kami," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat (26/1/2024). 

Baca Juga

Pangan Nasional: Harga Cabai Rontok, Daging dan Bawang Putih Justru Merangkak Naik

Habiburokhman menduga ada pihak yang berorkestrasi di balik isu ini untuk menyudutkan paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran. 

Menurutnya, isu ini bergulir tak lepas dari elektabilitas Prabowo-Gibran yang terus naik belakangan ini. 

"Kami merasa ada pihak-pihak yang melakukan orkestrasi terkait pemberitaan tersebut agar menyudutkan kami, di saat elektabilitas Prabowo-Gibran sedang meroket," ucap dia. 

Habiburokhman mengatakan, pihaknya kini tengah mencermati akun X @Miduk17 milik Jhon Sitorus, yang mengunggah foto stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog. 

Dalam postingan itu ada juga kalimat bernada fitnah yang menyebut kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabowo-Gibran. 

Sejalan dengan itu, Habiburokhman juga meminta Bawaslu untuk proaktif mengusut kasus ini agar menjadi terang dan jelas bagi masyarakat bahwa perkara beras Bulog berstiker paslon nomor 02 itu tidak ada kaitannya dengan Prabowo-Gibran. 

"Kita meminta Bawaslu proaktif diundang saja pemilik akun ini untuk menanyakan supaya terang dan jelas," kata Habiburokhman. 

Dalam kesempatan itu, Habiburokhman juga menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan mudah terhasut dengan berita bohong. Hal itu perlu dilakukan untuk mewujudkan Pemilu jurdil dan berkeadilan. 

"Memang perlu sama-sama kita ikhtiarkan adalah agar Pemilu ini bisa berlangsung sukses dengan damai, tidak diwarnai berita bohong, tidak fitnah, tidak diwarnai kecurangan, tidak diwarnai penyalahgunaan bantuan pemerintah," kata Habiburokhman. (raa)