Resahkan Masyarakat! Guru Besar USU Kritik Keras Jokowi soal Pemilu, Ini 3 Seruannya

Jakarta, tvOnenews.com - Lantaran resahnya masyakarat soal gejala rusaknya nilai etika dan prilaku dalam perpolitikan Indonesia. Sejumlah Guru Besar, Alumni hingga mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) kritik keras Presiden Jokowi. 

Seruan kritik itu dilontarkan Sejumlah Guru Besar, Alumni hingga mahasiswa USU yang tergabung dalam gerakan moral, di Gedung Pancasila, Kampus USU, Kota Medan, Senin (5/2/2024). 

Pernyataan sikap diawali dengan menyatukan lagu Padamu Negeri. Kemudian, dibuka oleh Guru Besar Fakultas Hukum USU Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait.

"Hal ini sebagai upaya menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta menjaga suasana tertib, aman, dan damai selama dan setelah pelaksanaan pemilu," kata Prof. Ningrum.

Kemudian, Prof Dr Nurlisa Ginting membacakan pernyataan sikap bersama sebagai berikut:

‘Akhir-akhir ini kami melihat keresahan di tengah tengah masyarakat, sehubungan berbagai hal tentang berbagai gejala yang berkaitan dengan rusaknya nilai nilai etika dan perilaku dalam sistem kehidupan perpolitikan dalam berbangsa dan bernegara 

Baca Juga

Deretan Mantan Presiden-Wapres yang Hadiri Sidang Tahunan MPR

Oleh karena itu, dalam upaya untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta terpeliharanya suasana tertib, aman dan damai dalam pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemilu 2024.

Kami beberapa Guru Besar, Dosen dan Alumni Universitas Sumatera Utara menyampaikan keprihatinan dan sekaligus pernyataan sikap sebagai berikut : 

1. Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024. 

2. Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur dan dan adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. 

3. TNI dan Polri untuk tetap netral, dan bekerja secara profesional dan maksimal 

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk keprihatinan kami semua untuk dapat di laksanakan demi keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.’

Selain itu, Guru besar Fakultas Hukum USU Profesor Budiman Ginting mengungkapkan bahwa Presiden yang sejatinya merupakan jabatan politik harus menunjukkan sosok kenegarawanan dalam Pemilu 2024. sehingga dapat dicontoh oleh masyarakat luas di Indonesia.