Heboh Mardani Maming Terpidana Korupsi Keluyuran Keluar Lapas, KPK Minta Ditjen PAS Tindak Tegas

Jakarta, tvOnenews.com - Heboh kabar terkait terpidana korupsi Mardani H Maming yang bepergian keluar dari lapas dan menggunakan pesawat saat masih menjalani masa tahanannya di Lapas Sukamiskin Kelas I, Bandung, Jawa Barat.

Hal itu diketahui lewat beredarnya tiket pesawat atas nama Mardani Maming.

Berdasarkan sebuah tiket yang dilihat Senin 19 Februari 2024 malam, tiket penerbangan menggunakan pesawat Mardani Maming itu ternyata dia tak sendirian.

Jadwal penerbangan Mardani Maming yang tertulis pada tiket itu yakni Senin 19 Februari sekira pukul 19.40 WIB dari Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menuju Bandara Juanda Surabaya, Jawa Timur. 

Tiket yang beredar itu terdapat tiga orang termasuk Mardani Maming.

Baca Juga

Wujudkan Wilayah Birokrasi Bersih, LLDIKTI Wilayah V Gelar Kampanye Integritas dan Anti Gratifikasi Bersama KPK

Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, berharap bahwa hal itu bisa ditindak lanjuti oleh Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham.

Sebab, itu menjadi wewenang dari Ditjen Pas karena itu tanggung jawabnya di Lapas.

"Aktivitas warga binaan di luar Lapas tentunya harus seizin Petugas Lapas, diantaranya untuk kebutuhan proses hukum, pemeriksaan kesehatan, atau alasan penting lainnya," ujar Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (20/02/2024).

Pasalnya, kata Ali, seorang narapidana itu harus tetap taat kepada ketentuan dan prosedur di Lapas karena itu menjadi salah satu bagian dari proses pembinaan sekaligus efek jera atas perbuatan yang telah dilakukannya.

"Dari kajian KPK juga menemukan tingginya risiko korupsi dalam pengelolaan Lapas. Dimana KPK juga pernah melakukan kegiatan tangkap tangan suap di Lapas Sukamiskin," kata Ali.

Ali juga sempat menyinggung bahwa lembaga antirasuah pun pernah melakukan kegiatan tangkap tangan suap di Lapas Sukamiskin.

"Tingginya risiko korupsi dalam pengelolaan Rutan ini harusnya menjadi alert bagi Ditjen Pas untuk melakukan perbaikan tata kelolanya. Agar celah-celah terjadinya korupsi bisa ditutup," bebernya. (rpi/muu)