Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi Teriak Pilih Hak Angket Ketimbang Lapor MK, Ternyata Singgung Sosok Paman Gibran Anwar Usman

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 adalah usulan yang bagus, ketimbang melapor ke Mahkamah Konstitusi.

Anggota DPR RI ini terang-terangan menyindir di MK ada sosok 'paman', menyinggung Anwar Usman yang melanggar kode etik lantaran menyetujui syarat maju pilpres untuk Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

"Ini menarik, angket ini bagus, daripada kita ke MK ada pamannya," ujar dia, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

Dia kembali menekankan lebih baik melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 melalui hak angket DPR RI.

"Lebih baik kita ke angket cantik. iya kan, angket kita udah pengalaman kok, indah kerjanya, panjang waktunya," tutur dia.

Baca Juga

Profil Hidayat Nur Wahid, Politikus Senior yang Mundur dari Jabatan sebagai Wakil Ketua MPR RI

Aboe menambahkan hak angket ini cukup kuat, tinggal menunggu lokomotif atau inisiator yaitu PDIP untuk mengajukan hak angket.

"Kita tunggu lokomotifnya ya, bangsa ini lagi butuh suasana aura keberanian, untuk membenahi situasi yang ada saat ini," tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak partai politik pengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ikut mengajukan hak angket DPR. Tujuannya untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Diketahui partai pengusung Anies-Muhaimin yang ada di Parlemen adalah Partai NasDem, PKS, dan PKB. Sebab, eks Gubernur Jawa Tengah itu menyadari partai pengusungnya tidak bisa sendirian dalam mengajukan hak angket di DPR.

Dia menjelaskan dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ungkap Ganjar di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.(agr/lkf)