PDIP dan PKS Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Baru, Pengamat : Sulit Bersatu Bak Air dan Minyak

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi bakal menjadi oposisi pada pemerintahan baru Indonesia periode 2024-2029.

Hal itu disampaikan oleh pengamat sekaligus Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Arya Budi.

Kendati diprediksi menjadi oposisi, namun kedua partai politik itu dinilai tak mungkin bersatu.

"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Arya menuturkan sejumlah alasan PDIP dan PKS yang sulit bersatu meski menjadi oposisi dipemerintahan yang baru.

Pasalnya, ideologi antara kedua partai politik itu memelimi perbedaan yang jauh hingga diisyaratkannya bagai air dan minyak.

Baca Juga

Tekankan Filosofi “Give Back to The Community”, Hotel Bintang Lima di Sleman Gandeng Fakultas Peternakan UGM Bangun Ekosistem Peternakan Ayam Mandiri

Kendati demikian, kata Arya PDIP dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balances untuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balances ini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya.

Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.