Perolehan Suara Pemilu 2024 Diwarnai Kejanggalan, Dua Parpol Parlemen Tolak PSI Berkursi di Senayan

“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya, yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu,” kata Romy kepada awak media, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Tak hanya itu, Romy mengaku mendapat informasi berupa upaya meloloskan PSI ke parlemen dengan dua modus yang digunakan.

Modus pertama berupa memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil atau memindahkan suara tidak sah.

“Setelah melihat Sirekap bebebrapa hari terakhir, mulai muncul keanehan-keanehan yang disinyalir oleh beberapa surveyor seperti Prof Burhan Muhtadi dan Yunarto Wijaya,” katanya. 

Eks Ketua Umum PPP itu menyebut penggelembungan suara PSI  diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). 

Hal ini tentu merugikan perolehan seluruh partai politik peserta perhelatan Pemilu 2024 ini.

Baca Juga

Jokowi Dukung UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama: Revisi 2019 Inisiatif DPR, Saya Tidak Teken

Di sisi lain, Romy menegaskan PPP telah bersiap diri membawa materi operasi penggelembungan suara PSI pada hak angket DPR RI. 

Pihaknya akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya. 

“Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil. Soal laporan kecurangan kepada Bawaslu, itu diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Romy

“Tapi secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan!” pungkasnya. (saa/raa)