Mardani Ali Curiga Otoritas Aglomerasi Dilimpahkan ke Wapres Karena Ada Bisnis yang Dilindungi

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera secara blak-blakan mengatakan keputusan Wakil Presiden menjadi otoritas wilayah aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) lantaran ada kepentingan bisnis yang hendak dilindungi.

"Jadi bisa jadi ada kepentingan bisnis masa depan yang besar sekali ini. Karena itu wajib kita kawal bersama," ujar dia, melansir keterangan resmi, Rabu (13/3/2024).

Dugaan Mardani, kepentingan bisnis ini merujuk kepada salah satu tokoh bisnis di Hong Kong.

Diketahui pebisnis Hong Kong tersebut memiliki bisnis properti yang terhubung dengan jejaring transportasi, seperti LRT dan MRT, dalam sistem Transit Oriented Development (TOD).

"Wah, itu duit yang paling banyak. Karena itu wajib kita kawal bersama tetapi saya tetap husnuzan karena ini dibuat oleh teman Kemendagri," tandas dia.

Pasal 10 Ayat (2) RUU DKJ menyebutkan, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca Juga

Dugaan Pemberian Uang Rp20 Juta ke Ketua BEM FH UBK, Gerindra: Jangan Memecah Belah Presiden dan Wapres

Di dalam RUU DKJ, tertulis bahwa kawasan aglomerasi terdiri atas; Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Dewan Kawasan Aglomerasi ini diatur dalam pasal 55 RUU DKJ, berikut isinya:

- Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi.

- Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:

1. mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang Kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi; dan

2. mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

- Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden. (agr/ree)