Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Undang - Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan peresmian DKJ beriringan dengan acara 17 Agustus di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur
"Kewenangan Khusus adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global,"
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) jadi Undang-Undang (RUU) dalam Rapat Paripurna hari ini, Kamis (28/3/2024).
Pemerintah dan DPR setuju terkait gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta atau DKJ dipilih langsung oleh rakyat, melalui Pilkada di satu putaran.
Anggota DPD Dapil Jakarta Sylviana Murni mengusulkan agar peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta harus ada orang Betawi dalam Rapat Panja Baleg DPR.
Dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), kawasan Aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek, akan dipimpin oleh Wakil Presiden.Â
Supratman Andi Agtas mengatakan gubernur dan wakil gubernur Jakarta masih memiliki peluang dipilih presiden. Selama RUU Daerah Khusus Jakarta belum disahkan.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) usulkan ada penambahan pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh dilaporkan telah diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH).
Guna meningkatkan keunggulan kompetitif di industri pelumas dalam negeri, PT Pertamina Lubricants terus mengoptimalkan pengoperasian fasilitas produksi yang didukung oleh teknologi mutakhir.
Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, ditambah dengan terus melonjaknya volume limbah rumah tangga, sempat menjadi tantangan besar bagi warga Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
Selebgram Lisa Mariana kembali menjadi perhatian publik setelah mengungkap adanya informasi tambahan yang ia berikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Dwi Kewarganegaraan Terbatas dan Khusus sedang disusun.