Terus Disebut dalam Sengketa Pilpres 2024, Kepala Bapanas Buka-bukaan soal Bansos Beras 10 Kg: Saya Bukan Partisan

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara soal bantuan sosial atau bansos beras 10 kg yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Diketahui, bantuan sosial berupa 10 kilogram beras tersebut menyasar 22 juta keluarga penerima (KPM) manfaat di seluruh Indonesia.

Terkait bansos tersebut, Kepala Bapanas menegaskan bahwa pemberian bantuan sosial atau bansos tersebut dilakukan sejak sebelum memasuki kalender politik, khususnya Pilpres 2024.

“Saya mau buktikan bantuan pangan dalam bentuk beras itu sudah kita mulai dari sejak tahun 2023. Jadi, kalo ada yang menyampaikan misalnya baru dimulai sesuai dengan kalender politik di Januari, Februari 2024, mohon maaf itu tidak benar,” tegas Arief saat halalbihalal bersama awak media di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Arief tampaknya agak terganggu dengan nama Bapanas yang terus disebut-sebut dalam sidang perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu Ganjar Prabowo-Mahfud Md di MK.

Baca Juga

Karena Kebijakan Nasional, Pramono Sebut DKI Tak Dapat Ubah Ketentuan Desil Bansos

Pihaknya menegaskan, bantuan pangan dalam bentuk beras 10 kg telah dilakukan sejak 10 April 2023, sebelum agenda pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang terjadwal di KPU pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023.

“Jadi yang paling benar sebenarnya pada tahun 2023, kalau nggak salah 10 April 2023. Kemudian lanjut,” ujar Arief.

Arief menegaskan bahwa tidak ada unsur politis dalam program tersebut. Karenanya, bantuan tersebut juga terus berjalan baik sebelum maupun sesudah Pemilu selesai.

“Jadi saya ingin meluruskan jangan sampai ada salah persepsi, (bantuan pangan) sudah ada sebelumnya bahkan setelah Pemilu pun juga masih dikerjakan. Minggu depan pun teman teman di Istana sudah mau cari ke mana lagi, mau ke Sulawesi Barat. Jadi ini terus (dilakukan) sambil mengecek stok Bulog yang ada di seluruh Indonesia,” terang Arief.

Arief menegaskan bahwa pihaknya bekerja secara profesional dan bukan menjadi simpatisan dari para calon presiden dan wakil presiden tertentu Oleh karena itu, pihaknya merasa harus memberikan penegasan setegas-tegasnya..

“Badan Pangan disebut ratusan kali di dalam sidang MK, padahal kami sebenarnya tidak ada kaitannya dengan politik. Jadi perlu diketahui teman-teman media semua Badan Pangan Nasional mengerjakan pekerjaannya secara profesional. Saya bukan partisan, semua program yang ada itu memang diprogramkan sudah sejak lama,” tegas Arief.

Sebelumnya, Sri Mulyani selaku Menkeu menyampaikan bahwa penyaluran bansos pangan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bukan bagian dari perlindungan sosial (perlinsos), tetapi ditujukan untuk penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan.

Hal itu disammpaikan kepada hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Jumat (5/4).

“Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari perlinsos. Namun, ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan,” kata Sri Mulyani kala itu.

Dijelaskannya, bantuan pangan melalui Bapanas termasuk ke dalam fungsi ekonomi di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan  fungsi perlinsos. Pada tahun 2023, Bapanas memiliki anggaran Rp10,12 triliun dan sudah memberikan bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat. (ant/rpi)