Pembuktian Dokumen C Hasil dan Siwaslu Bakal Menentukan Putusan MK, Begini Kata Kuasa Hukum Demokrat

Jakarta, tvOnenews.com - Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu 2024 di Dapil 2 Jakarta Utara yang diajukan pihak pemohon caleg incumbent Partai Demokrat, Neneng Hasanah kembali digelar kali kedua di Gedung Mahkamah Konsitusi (MK) RI, Senin (13/5/2024).

Sidang mengagendakan mendengarkan keterangan pihak termohon yakni kuasa hukum NasDem dan pihak terkait Bawaslu DKI Jakarta.

Kuasa hukum Neneng Hasanah, Nasrullah mengungkapkan jika proses persidangan akan berjalan melalui beberapa tahap, termasuk pembuktian dokumen pemohon, termohon dan Siwaslu terkait dengan perolehan hasil suara di Dapil 2 Jakarta Utara.

"Dalam prosesnya nanti akan ada konfrontir dokumen dari pihak terkait. Tentunya majelis hakim akan memerhatikan secara seksama dokumen tersebut  dalam memutuskan suatu perkara," ujar pria yang akrab disapa Nas itu kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (13/5).

Dia mengatakan, pada sidang lanjutan majelis hakim akan meminta pembuktian data C salinan masing-masing pihak. Hal itu, sambungnya lagi akan menjadi referensi dalam memutuskan perkara.

"Jika nantinya data tersebut ada perbedaan yang mengindikasikan adanya mark up pada hasil perolehan suara. Majelis hakim akan menjadikan pertimbangan hal-hal tersebut," katanya.

Dari pantauan wartawan, proses persidangan berjalan sekitar 30 menit. KPUD DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta dan kuasa hukum termohon menyampaikan sejumlah pandangannya.

Sementara itu, dari kuasa hukum Nasdem, meminta majelis hakim menolak gugatan yang disampaikan pemohon.

"Terkait hal itu, saya kira hal yang wajar. Namun, hal itu membutuhkan proses panjang. Karena nantinya perlu ada pembuktian-pembuktian yang harus di buka dihadapan majelis hakim. Terutama dokumen Siwaslu DKI Jakarta," tukasnya.(lgn)

Baca Juga

Soal Anggaran MBG Dipisah dari Pendidikan, DPR Sebut Bisa Balik Rp238 Triliun dan Atasi Kekurangan Guru