Kepala BPKAD dan BPD Maluku Utara Dipanggil KPK

Jakarta, tvOnenews.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbaja dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Provinsi Maluku Utara Zaenab Alting, Jumat (17/5/2024).

Pemanggilan ini tak lain sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Kantor Imigrasi Ternate, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbaja dan Kepala BPD Provinsi Maluku Utara Zaenab Alting," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (17/5/2024).

Selain kedua saksi di atas, KPK juga memanggil seorang saksi yang merupakan pejabat di lingkungan Pemprov Maluku Utara, yakni Kabid Minerba Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara bernama Suryawan dan Kepala Desa Lelief Waibulan Faisal Moh Djamil.

Saksi lain yang turut dipanggil adalah Komisaris PT Fajar Gemilang Muhammad Thariq Kasuba serta mahasiswi bernama Nurul Izzah Kasuba dan Sutami Siradju.

Selain itu, KPK pada hari ini juga memanggil pihak swasta Grayu Gabriel Sambow dan Yusuf Lasinta serta karyawan PT Selaras Maluku Motor Trisdiana Rusdi

Baca Juga

Soal Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK Dalami Aliran Uang dari Penghasilan Lain

Turut dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara yang sama adalah tiga ibu rumah tangga bernama Nurhani Umanailo, Windy Claudia, dan Muzna Agil, serta dua notaris/PPAT Fahima Asegaf dan Adiyla.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, dijadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak swasta bernama Fathin Shalih Perdana Kusuma.

Untuk diketahui, jaksa KPK mendakwa mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba menerima suap dan gratifikasi jual beli jabatan dan proyek infrastruktur lebih dari Rp100 miliar. 

Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Rabu, JPU KPK Rio Vernika Putra mengatakan bahwa terdakwa AGK sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi sebesar Rp99,8 miliar dan 30.000 dolar AS melalui transfer maupun secara tunai.

Dalam kasus ini, AGK menggunakan 27 rekening untuk menerima gratifikasi dan suap baik itu menggunakan rekening milik sekretaris pribadi, keluarga, maupun milik terdakwa.