KPK Panggil 12 Saksi Kasus Pencucian Uang Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktif

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 12 saksi dalam penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif Abdul Wahid (AW).

"Hari ini, tim penyidik mengagendakan pemeriksaan 12 saksi untuk tersangka AW terkait perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (5/1/2022).

Pemeriksaan itu diagendakan bertempat di Polres Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Dua belas saksi tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Maulana Firdaus, Pensiunan PNS Tajuddin Noor, Pengusaha Mobil Bekas atau Telepon Genggam Noor Elhamsyah, Staf Bina Marga M Ridha, Eks Ajudan Bupati Hadi Hidayat, dan Direktur PT Prima Mitralindo Barkati alias Haji Kati.

Kemudian, ada pula Sales Honda Ferry Riandy Wijaya, Muhammad Fahmi Ansyari dari PT Bangun Tata Banua, CV Saila Rizky, dan PT Jati Luhur Sejati, Farhan dari PT CPN/PT Surya Sapta Tosantalina, Abdul Halim Perdana dari CV Alabio, Direktur CV Chandra Karya Abdul Hadi, dan Muhammad Muzzakir selaku kontraktor.

Sebelumnya pada Selasa (28/12/2021), KPK menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca Juga

Soal Pemeriksaan AKBP Edy Herwiyanto Terkait Dugaan Korupsi, Polri Pastikan Tidak Ada Impunitas Jika Terbukti

Penetapan TPPU tersebut merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang menjerat Abdul Wahid, yakni dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tahun 2021-2022.

Setelah tim penyidik mendalami dan menganalisa rangkaian alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan kasus suap dan gratifikasi itu, diduga terdapat beberapa penerimaan yang disamarkan dengan sengaja, diubah bentuknya, dan dialihkan kepada pihak lain.

TPPU pun diterapkan karena KPK menduga ada bukti permulaan yang cukup dan terjadi perubahan bentuk dari hasil tindak pidana korupsi menjadi aset-aset bernilai ekonomis, seperti properti, kendaraan, dan penempatan uang ke dalam rekening bank.

Di samping itu, menurut Ali Fikri, berdasarkan informasi yang diterima KPK, diduga ada beberapa pihak yang sengaja mengambil alih secara sepihak aset-aset milik tersangka AW. (ant/prs)