Pemerintah Beri Izin Ormas Keagamaan Urus Tambang, Prodewa: Kekayaan Indonesia Tidak Bisa Dinikmati Konglomerat Saja!

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Nasional Progressive Democracy Watch (Prodewa) Fauzan Irvan menilai masyarakat mendapatkan efek dari aturan pemerintah yang memberi izin Ormas Keagamaan urus tambang.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan pengelolaan ijin usaha pertambangan (IUP) kepada Ormas Keagamaan. 

Hal itu diungkapkan Fauzan sebagai respon terkait aturan baru mengenai diizinkannya Ormas Keagamaan untuk mengelola tambang.

Menurutnya, hal itu merupakan bentuk nyata pemerintah berpihak kepada masyarakat. 

"Kekayaan alam Indonesia ke depan tidak hanya bisa dinikmati para pengusaha dan konglomerat saja, tetapi juga bisa dirasakan oleh masyarakat, melalui organisasi kemasyarakatan. Ini adalah tanggung jawab konstitusi pemerintah kepada rakyatnya," ujar dia dalam keterangannya, Senin (3/6/2024). 

Fauzan juga menuturkan, dengan diizinkannya Ormas keagamaan untuk mengelola tambang, dapat memberikan dampak positif untuk dapat berkontribusi untuk masyarakat dan negara. 

Baca Juga

DPR RI dan Pemerintah Sepakat Melanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Jadi UU

"Ini bentuk apresiasi yang nyata dari pemerintah, kami berharap ormas ormas keagamaan ini bisa dapat mengelola tambang dengan baik dan profesional agar bisa mengoptimalkan kerja organisasi dan terus berkontribusi untuk masyarakat dan negara," tuturnya. 

Dirinya berharap bahwa PP Nomor 25 tahun 2024 ini dapat disempurnakan dengan peraturan Menteri untuk mengetahui secara detail dan teknis. Dalam hal ini Kementerian Investasi. 

"Karena ini merupakan kebijakan yang akan berdampak langsung untuk masyarakat dan ummat melalui ormas keagamaanya masing-masing," tandasnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PP Nomor 25 Tahun 2024 itu ditetapkan Presiden Jokowi pada 30 Mei 2024.

Di beleid tersebut, landasan hukum untuk memberikan izin tambang mineral dan batu bara (minerba) kepada ormas keagamaan dimunculkan, salah satu ketentuan yang diperbarui terkait wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Adapun bunyi Pasal 83A ayat 1 yakni, Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. 

Dalam aturan itu juga dikatakan pemerintah pusat berwenang menawarkan WIUPK secara prioritas. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama dan keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. (aha/lgn)