KPK Tegaskan Pencarian Harun Masiku Tidak Terkait Agenda Politik: Murni Penegakan Hukum!
- Fianda Sjofjan Rassat-Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pencarian tersangka kasus korupsi Harun Masiku adalah murni penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan agenda politik apapun.
"Tidak dalam rangka agenda politik apapun dan pemberitaan maupun kegiatan yang dilakukan penyidik. Apabila itu terjadi secara bersamaan atau kebetulan. Itu hanya kebetulan saja," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (14/6/2024).
Dia mengatakan pihak KPK telah mendengar adanya pihak yang menuding adanya agenda politik di balik pencarian tersangka kasus korupsi yang telah buron selama empat tahun tersebut.
Meski demikian, Tessa memastikan penyidik KPK tidak pernah berhenti melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Harun Masiku sejak yang bersangkutan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO).
"Terlepas dari pemberitaan yang sudah ada selama ini, sekali lagi penyidik tetap berupaya untuk mencari yg bersangkutan dengan strategi-strategi yang tidak bisa dirilis di publik," ujarnya.
KPK dalam beberapa waktu terakhir kembali memanggil sejumlah saksi terkait penyidikan dan pencarian terhadap buronan KPK Harun Masiku.Â
Selain memeriksa tiga orang saksi yang diduga mempunyai hubungan kekerabatan dengan Harun Masiku, KPK juga memanggil Sekretaris Jenderal PDIPÂ Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam penyidikan tersebut.
Pada Senin (10/6/2024) Hasto Kristiyanto diperiksa selama empat jam oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.
Penyidik KPK telah menyita sebuah ponsel milik staf Hasto yang bernama Kusnadi, dua ponsel milik Hasto, buku tabungan dan kartu ATM milik Kusnadi dan buku agenda DPP PDIP.
Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, yakni Wahyu Setiawan.
Load more