LIVESTREAM
img_title
Tutup Menu
Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali
PPI Minta Presiden Jokowi Soroti Penundaan Penetapan Deputi di BPIP, Ini Alasannya
Sumber :
  • Istimewa

PPI Minta Presiden Jokowi Soroti Penundaan Penetapan Deputi di BPIP, Ini Alasannya

Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulawesi Utara, Henro Kawatak meminta presiden Jokowi menyoroti seleksi dan penetapan tiga besar Jabatan Pemimpin Tinggi Madya (Deputi) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sabtu, 22 Juni 2024 - 01:35 WIB

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulawesi Utara, Henro Kawatak meminta presiden Jokowi menyoroti seleksi dan penetapan tiga besar Jabatan Pemimpin Tinggi Madya (Deputi) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dia menduga penundaan penetapan tiga besar jabatan tersebut lantaran sudah ada kandidat yang 'disiapkan' oleh oknum Pimpinan BPIP.   

"Sejak awal, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Deputi) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menyisakan aroma kurang sedap," ucap Henro Kawatak dalam keterangannya, Jumat (21/6/2024).

Pasalnya, sambung Henro, terdapat indikasi kuat, ada calon tertentu yang telah disiapkan oknum Pimpinan BPIP. Hal itu terlihat dalam penilaian penulisan makalah sangat mencolok sehingga ada calon tertentu yang mendapat nilai di atas 90, sementara lainnya 80-an. 

Baca Juga :

"Ini jelas sangat subjektif dan berpeluang dimainkan pihak Panitia Seleksi. Dalam assesment juga ada yang 'ganjil' untuk seleksi tahun ini. Mereka yang dinyatakan telah mengikuti Assesment BKN tahun sebelumnya, tak perlu lagi mengikuti Assesment tahun ini," tambahnya. 

Selanjutnya, yang tidak transparan dalam proses ini adalah, bagaimana mengakomodasi dan mengakumulasi dua lembaga Assesment: HIMSI dan BKN. 

"Apakah yang dinyatakan telah ikut Assesment di BKN nilainya 'kosong' atau menggunakan 'nilai' tahun lalu? Semua serba gelap. Akibatnya, nilai Assesment yang dikeluarkan Pansel jadi tak terukur. Yang tak kalah pentingnya adalah wawancara baik oleh Pansel maupun Unsur Pimpinan juga tidak transparan. Lagi-lagi sangat subjektif," kata dia.

Halaman Selanjutnya :
Komentar
Berita Terkait
Topik Terkait
Saksikan Juga
Jangan Lewatkan
Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada persoalan mendasar mengenai perubahan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dari perspektif hukum tata negara.
Kasus Korupsi Pekerjaan di Universitas Islam Negeri Sumut, Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka yang Rugikan Rp795 Juta

Kasus Korupsi Pekerjaan di Universitas Islam Negeri Sumut, Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka yang Rugikan Rp795 Juta

Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang di Pancur Batu, Sumatera Utara (Sumut) menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi Rp795 juta pada pekerjaan rehabilitasi pagar dan gapura Kampus IV Tuntungan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut.
Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Presiden Jokowi disambut langsung Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi.
Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang mengeluarkan surat pemberhentian kepada dirinya.
Kasus Scam Online dan TPPO di 4 Negara, Bareskrim Polri Beberkan Indonesia Rugi Rp59 Miliar dan 823 WNI Jadi Korban

Kasus Scam Online dan TPPO di 4 Negara, Bareskrim Polri Beberkan Indonesia Rugi Rp59 Miliar dan 823 WNI Jadi Korban

Dittipidsiber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kasus scam (penipuan) online sekaligus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di empat negara.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta Beri Inovasi Layanan LESTARI Mampu Cetak Ratusan Paspor Baru dan Pergantian

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta Beri Inovasi Layanan LESTARI Mampu Cetak Ratusan Paspor Baru dan Pergantian

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) terus berinovasi dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.
Trending
Kasus Scam Online dan TPPO di 4 Negara, Bareskrim Polri Beberkan Indonesia Rugi Rp59 Miliar dan 823 WNI Jadi Korban

Kasus Scam Online dan TPPO di 4 Negara, Bareskrim Polri Beberkan Indonesia Rugi Rp59 Miliar dan 823 WNI Jadi Korban

Dittipidsiber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kasus scam (penipuan) online sekaligus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di empat negara.
Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang mengeluarkan surat pemberhentian kepada dirinya.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta Beri Inovasi Layanan LESTARI Mampu Cetak Ratusan Paspor Baru dan Pergantian

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta Beri Inovasi Layanan LESTARI Mampu Cetak Ratusan Paspor Baru dan Pergantian

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) terus berinovasi dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.
Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Presiden Jokowi disambut langsung Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi.
Seusai Deklarasi Dukungan dari SOKSI Pimpin Golkar Hingga 2029, Airlangga Hartarto dan Supit Berduet

Seusai Deklarasi Dukungan dari SOKSI Pimpin Golkar Hingga 2029, Airlangga Hartarto dan Supit Berduet

Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto tampak ceria saat menghadiri acara Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di JS Luwansa Hotel.
Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada persoalan mendasar mengenai perubahan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dari perspektif hukum tata negara.
Kasus Korupsi Pekerjaan di Universitas Islam Negeri Sumut, Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka yang Rugikan Rp795 Juta

Kasus Korupsi Pekerjaan di Universitas Islam Negeri Sumut, Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka yang Rugikan Rp795 Juta

Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang di Pancur Batu, Sumatera Utara (Sumut) menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi Rp795 juta pada pekerjaan rehabilitasi pagar dan gapura Kampus IV Tuntungan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut.
Selengkapnya