Heboh 5 Pemuda Nahdliyin Bertemu Presiden Israel, PKB yang Sama-sama NU Bilang Begini: Bukan Utusan Resmi, Mau Disanksi Apa?

Jakarta, tvOnenews.com - Masyarakat Indonesia dibuat gempar atas pertemuan lima pemuda Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun merespons pertemuan tersebut.

Sebagaimana diketahui, PKB adalah partai yang berada di jalur Nahdlatul Ulama atau NU.

Mengetahui kabar lima pemuda Nahdliyin tersebut, Waketum PKB Jazilul Fawaid menyatakan bahwa partainya telah menyatakan sikap.

“Tapi yang jelas, PKB berdiri di posisi Palestina, artinya hentikan kekerasan,” tegas dia saat ditemui di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (17/7/2024).

Akan tetapi, Wakil Ketua MPR RI ini menyatakan bahwa pihaknya belum mendapat konfirmasi terkait identitas mereka yang mengaku bagian dari NU.

“Ya, semestinya tidak dilakukan kalau itu delegasi resmi (NU) ya. Kalau itu tidak resmi, saya tidak tahu persisnya,” tutur dia.

Baca Juga

Diwarnai Dugaan Politik Uang, Muktamar ke-35 NU Dilaporkan ke KPK

“Siapa pun, kalau yang lima orang tadi saya belum tahu persis, itu delegasi resmi atau hanya sekadar jalan-jalan dan foto-foto,” sambung dia.

Namun saat ditanya apakah dari pihak PKB mendorong untuk memberi sanksi kepada lima pemuda tersebut, lantas Jazilul menyatakan bahwa tidak ada sanksi apa pun, biar publik yang menilai tindakan mereka.

“Mau disanksi apa? Dikit-dikit sanksi, dikit-dikit sanksi. Dah lah publik tahu, publik lah yang akan menilai bahwa tindakan itu kurang tepat di tengah masyarakat Indonesia secara mayoritas berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Jadi mau disanksi apa? Enggak utusan resmi kok disanksi,” tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan, lembaganya akan menyerahkan urusan sanksi kepada lima tokoh NU yang menemui Presiden Israel, Isaac Herzog, ke masing-masing organisasi.

Sebab, lima tokoh muda NU itu merupakan pengurus dari badan otonom (banom) di bawah naungan PBNU.

"Soal sanksi kita serahkan (ke badan otonom) nanti jelas dari PWNU DKI akan melakukan proses, termasuk dalam soal keterlibatan LPWNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).