Kabar Gembira! SKK Migas dan Pemprov DKI Jakarta Raih SAG Award 2024 di Amerika Serikat
- Istimewa
Sementara, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto, menambahkan, Jakarta Satu menjadi sumber informasi berbasis geospasial sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Penggunaan teknologi geospasial mendorong terjadinya tiga perubahan utama, yaitu optimalisasi dan maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pencegahan kebocoran dan potensi korupsi, serta transformasi kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
“Sistem Jakarta Satu memungkinkan para pengambil keputusan di setidaknya 27 lembaga atau kedinasan di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengimplementasikan kebijakan yang berpusat pada warga, dengan tujuan meningkatkan standar hidup warga,” jelasnya.
Dia juga mengungkapkan, berdasarkan data yang divisualisasikan melalui sistem ini, para pengambil keputusan dapat memprediksi anggaran dan membuat alokasi keuangan untuk proyek dengan informasi terkini yang tersedia secara realtime.
Hal ini mengurangi risiko yang terkait dengan pemrosesan data manual, dan mendorong sistem pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terukur.
Selain itu, Presiden Direktur Esri Indonesia, Leslie Wong, mengapresiasi SKK Migas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pengembangan pemanfaatan teknologi GIS yang berdampak positif terhadap kinerja dan pelayanan publik.
“Baik SKK Migas maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memanfaatkan kekuatan sistem informasi geospasial untuk mengatasi tantangan kompleks, membuat keputusan bisnis yang terinformasi dengan baik, dan menerapkan kebijakan pemerintah yang lebih efisien," tutur Leslie.
Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pekan lalu juga meraih penghargaan dari pemerintah pusat pada kegiatan One Map Policy Summit 2024 atas keberhasilannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kebijakan satu peta.
Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan implementasi geoportal Jakarta Satu yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui sistem berbasis elektronik yang sistematis.(lkf)
Load more