PKB Semprot Heru Budi Jangan Baper Kalau Dikritik Semua Warga Jakarta, Termasuk Anies Baswedan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono jangan terbawa perasaan (baper) ketika dikritik semua warga Jakarta.

Terlebih yang mengkritik Heru Budi adalah eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, akan tetapi PKB menilai kritikan tersebut dalam posisi Anies sebagai warga negara biasa karena dia sedang tidak menjabat apapun.

"Sebenarnya itu bukan kritikan dari Pak Anies. Pak Anies kan warga negara biasa, sekarang dia mantan gubernur, sebagai warga negara biasa," jelas dia, saat dihubungi media, Selasa (22/7/2024).

"Dia (Heru) juga enggak perlu baper, enggak perlu apa, karena ini memang kritikan dari warga Jakarta untuk gubernurnya," sambungnya.

Hasbiallah menyatakan apa yang dikritik oleh Anies masih bersifat wajar karena banyak program kerja miliknya saat menjabat sebagai gubernur tidak dilanjutkan oleh Heru.

"Wajar menyampaikan bahwa banyak yang tidak jalan di Pemprov DKI Jakarta, kan sesuatu yang wajar. Memang banyak program-program Pj, program-program yang khususnya untuk kemasyarakatan itu tidak berjalan," tegas dia.

Sebagai salah satu contoh adalah banyak pemotongan-pemotongan anggaran Pemprov Jakarta seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Sebelumnya, Anies Baswedan merespons pernyataan Penjabat (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memintanya agar tidak mengkambinghitamkan terkait dengan kebijakan di Jakarta. 

Anies menyebutkan, terpenting saat ini adalah kesejahteraan dan kesetaraan untuk warga DKI Jakarta. 

"Kita menginginkan Jakarta yang merasakan kesetaraan kesempatan jadi fokus kami pada rakyat pada masyarakat Jakarta," katanya di kantor DPW PKB DKI Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Anies mempersilakan warga untuk menilai kinerja dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang saat ini dipimpin oleh Heru Budi. 

"Adapun tentang kinerja Pemprov itu adalah rakyat akan menilai rakyat yang akan memberikan apakah persetujuan atau ketidaksetujuan," tuturnya.(agr/lkf)