Bareskrim Polri Periksa 16 Saksi soal Kasus Korupsi Lampu Penerang Jalan Tenaga Surya di Kementrian ESDM

Jakarta, tvOnenews.com - Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) mengungkap bahwa 22 orang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) oleh Kementerian ESDM tahun 2020.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipidkor) Kombes Pol Arief Adiharsa menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 16 orang sudah diperiksa dan sisanya masih dijadwalkan pemeriksaannya. 

"Sementara sudah dipanggil 22, dengan rincian 16 telah dilakukan pemeriksaan, dan ada 6 lagi sudah diagendakan," kata  Arief saat dikonfirmasi, Kamis (25/7/2024).

Meskipun begitu, Arief belum merinci perihal siapa saja para saksi yang diperiksa. Sebab, menurut dia, saat ini proses penyidikan masih berlangsung.

Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut, kata Arief, tidak menutup kemungkinan penyidik akan menetapkan tersangka.

"Sudah banyak kegiatan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka pengumpulan bukti-bukti. Jika alat bukti sudah memadai dan memenuhi syarat, tentunya akan dilanjutkan dengan proses penetapan tersangka," tutur Arief.

Baca Juga

Bareskrim Polri Kembali Tetapkan Tersangka Kasus Penggelapan Dana PT DSI, Seret Seorang Founder dan Advisor

Selama proses pemeriksaan, Arief mengakui belum ada pihak yang menghalangi proses penyidikan. Bisa dibilang pihak Kemeterian ESDM sejauh ini bersikap kooperatif.

"Sementara belum ada kendala, dan progres masih sesuai dengan perencanaan," kata Arief.

Sejauh ini, Bareskrim Polri telah menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen, telepon seluler, HP, hardisk hingga laptop saat menggeledah kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM pada Kamis (4/7/2024).

Dari penggeledahan tersebut penyidik membawa sejumlah barang bukti berupa surat atau dokumen dan barang elektronik seperti telepon seluler, laptop, flashdisk, hdd dan CPU komputer.

Arief menduga nilai kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini mencapai Rp64 miliar. Meski begitu, angka tersebut masih belum hasil akhir karena penyidikan masih terus berlangsung. (rpi/aag)