Megawati Pasang Badan untuk Hasto, Rampai Nusantara Sarankan Hormati Proses Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terus menyorot proses hukum yang diduga melibatkan Hasto Kristiyanto.

Bahkan, Presiden RI ke-5 itu berjanji akan menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait proses hukum Hasto Kristiyanto.

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar turut merespons sikap dari Ketua Umum PDIP itu.

Semar menagatakan kasus yang diduga melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang saat ini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Polda Metro Jaya murni urusan hukum dan harus dihormati oleh semua pihak. 

"Penyidik KPK dan kepolisian bekerja atas tugas dan wewenang institusinya berasarkan aturan serta perundang-undangan dan kami meyakini kasus yang terkait dengan Hasto pun murni persoalan hukum, harus dikesampingkan kecurigaan kalo proses hukum yang sedang berjalan sengaja menyasar pihak tertentu," jelas Semar dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Semar menilai jika ada pernyataan yang menuding secara personal kepada penyidik itu merupakan bentuk intervensi hukum kepada aparat. 

Baca Juga

Hampir 10 Tahun Mengajar Tanpa Honor Tetap, Kapolri Berangkatkan Guru Ngaji Umrah Gratis

"Kami sangat menyayangkan pernyataan dari Bu Mega yang akan menemui Kapolri jika terjadi sesuatu dengan Hasto, kembalikan saja pada mekanisme hukum yang berlaku jika tidak mau dianggap melakukan intervensi pada proses penegakan hukum," tambah Semar. 

Lebih lanjut, Semar menyampaikan hukum harus ditegakan dalam keadaan apapun terhadap siapapun tanpa terkecuali sebagai bentuk kepatuhan pada konstitusi negara. 

"Pernyataannya bisa dianggap merendahkan proses hukum, padahal mestinya penegakan hukum harus dijunjung tinggi oleh semua pihak agar keadilan bisa ditegakan, jika tidak bersalah tentu harus dibebaskan pun sebaliknya kalo bersalah jangan takut untuk mengenakan sanksi, itulah hukum," ujar Semar yang juga aktivis 98 tersebut. 

Semar berharap semua pihak terlebih tokoh publik harus mendukung proses penegakan hukum dan menyerahkam pada mekanisme yang berlaku. 

"Bu Mega salah satu tokoh bangsa yang sangat kita hormati, Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga memimpin partai politik dengan perolehan suara tertinggi mestinya bersikap sebagai negarawan, lebih bijak dan tidak mencampur adukan proses penegakan hukum dengan urusan pribadi," pungkasnya. (raa)