Agar Tak Bebani APBN, Anggota DPR RI Sebut Harga BBM Non Subsidi Sudah Waktunya Naik

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan PT Pertamina sudah selaiknya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax series.

Eddy mengungkapkan hal itu perlu dilakukan untuk menghindari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasalnya, kata Eddy, sejak Maret 2024 lalu Pertamina sudah menahan harga meskipun ketika itu minyak dunia tengah melonjak dan nilai tukar sedang anjlok.

Eddy menuturkan, kenaikan harga tersebut juga untuk menjaga agar keuangan Pertamina tetap stabil. 

Sebab, lanjut Eddy, Pertamina membutuhkan dana untuk melakukan impor BBM dan harus menunggu waktu cukup lama sampai mendapatkan kembali kompensasi dari pemerintah atas impornya yang dilakukan.

"Ini membebani APBN dan cashflow (aliran keuangan) Pertamina. Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan," kata Eddy kepada awak media, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Baca Juga

Kilang Pertamina Balikpapan dan Pertamina Trans Kontinental Jalin Kerja Sama Pengelolaan Infrastruktur, Perkuat Sinergi Maritim

Namun, Eddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.

Selain itu, lanjut Eddy, diharapkan agar kenaikan harga tersebut juga tidak memperlebar jarak harga antara BBM non subsidi dan BBM subsidi.

Kemudian, Eddy mengingatkan mayoritas masyarakat tidak membeli BBM non subsidi.

Melainkan BBM dalam bentuk jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni BBM subsidi seperti Pertalite.

Untuk itu, Eddy meminta, pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera, sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM non subsidi.

"Perbedaan disparitas yang tidak terlalu lebar memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi oleh kalangan publik yang masuk kategori tertentu saja, seperti masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot dan sebagainya," ujarnya.

Sependapat dengan Eddy Soeparno, Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo juga mengaku sepakat jika Pertamina melakukan penyesuaian harga Pertamax series.

Sebab, menurut Sartono, jika Pertamina terus menahan harga maka pemasukan negara berpotensi bisa berkurang karena profitabilitas Pertamina yang menurun.