PDIP Dinilai Mustahil Mau Berkoalisi dengan PKS di Pilgub Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - PDIP dinilai mustahil mau berkoalisi dengan PKS di Pilgub Jakarta 2024. Hal ini diungkapkan oleh Efriza selaku Pengamat Politik Citra Institute.

Efriza menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi penghalang partai berlambang kepala banteng itu untuk berkoalisi dengan PKS di Jakarta.

Meskipun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani pernah menyebut bahwa peluang koalisi itu di atas 50 persen.

Efriza menyebut jika berkaca pada Pilgub Sumatera Utara (Sumut) 2024, PKS dibuat menunggu oleh PDIP untuk mengusung Edy Rahmayadi. Hingga akhirnya, PKS mengusung Bobby Nasution di Pilgub Sumut.

"Andai PKS dan PDIP tidak berkoalisi faktor terbesar adalah dari penolakan Ketum (PDIP) Megawati Soekarnoputri,” ujar Efriza saat dihubungi, Jumat (9/8/2024).

Baca Juga

Kabar Duka, Politikus Senior PDIP Panda Nababan Meninggal Dunia

Dia mengatakan Megawati lebih memilih berkoalisi dengan Islam berbasis Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, bukan dengan partai yang memiliki ideologi islam kanan.

“Megawati lebih memilih berkoalisi dengan Islam yang berbasis NU dan Muhammadiyah bukan Islam kanan, karena pemikiran Megawati adalah cinta kebangsaan dan tanah air bukan sekadar politik pragmatis semata," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa juga menilai PDIP dan PKS sulit berkoalisi di Pilgub Jakarta.

Dia pun menyinggung pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang pernah menyebut tidak ingin berkoalisi dengan PKS.

"Kenapa topik PDIP-PKS ini menjadi cukup menarik, apakah akan terjadi koalisi di antara keduanya, karena ini juga didasarkan pernyataan PDIP kalau tidak salah Mas Hasto yang sempat berucap tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS," ujar Ardha saat dihubungi, Jumat (9/8/2024).

Diketahui, sebelum gelaran Pilpres 2024 dimulai, Hasto memang pernah terang-terangan bahwa PDIP tidak akan berkoalisi dengan PKS.

Saat itu, Hasto menyebut PDIP tidak akan berkoalisi dengan partai yang berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Dia berkata demikian saat hubungan PDIP dengan Jokowi belum renggang.

"Saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Sabtu (25/6/2022).

Jika ditarik ke belakang, hubungan PDIP dengan PKS memang tidak pernah akur. Pada September 2022, Hasto pernah menyebut bahwa kepala daerah yang diusung PKS tidak berhasil membawa kemajuan di wilayahnya, salah satunya Kota Depok.

“Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota,” ungkap Hasto kala itu.

Tak hanya itu, pernyataan lain pernah disampaikan saat PKS berada di koalisi pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hasto menyebut sikap PKS yang mendukung penyerahan blok Cepu ke Exxon Mobil bertolak belakang dengan sikap pro Palestina. (saa/muu)