PDIP Sindir Halus soal Reshuffle Menteri Jelang 2 Bulan Lengser, Singgung Ketakutan Jokowi Hingga Taktik Politik Melawan Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyoroti soal keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang me-reshuffle menteri jelang dua bulan lengser dari kursi presiden.

Dia menilai, Jokowi sedang mengamankan posisi dinasti politiknya dan kepentingan tertentu.

“Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya,” kata Deddy dalam keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).

Selain itu, dia menyebut Jokowi sedang menyiapkan taktik politik untuk menghadapi Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto selama lima tahun jabatannya.

Sebab, dia menilai tidak ada alasan substansial dan birokratis yang mampu menjelaskan agenda reshuffle tersebut menjelang akhir masa jabatan Jokowi.

Baca Juga

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Peringatan 100 Tahun Gontor dan Resmikan FK Unida

“Menurut saya, Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama lima tahun ke depan,” tegas Deddy.

Deddy juga mengatakan pencopotan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 dengan tiga tujuan.

Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasai legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan,” jelasnya.

Kedua, untuk memudahkan Jokowi bagi-bagi jabatan bagi internal Partai Golkar nantinya.

Dengan demikian, gejolak internal Golkar bisa diredam.

Ketiga, melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada, agar takluk dan manut dalam Pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya.

“Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, beresiko tidak bisa ikut Pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya,” bebernya.

Sementara, pergantian Menteri ESDM Arifin Tasrif adalah murni kepentingan untuk menguasai konsesi tambang.

Selain itu, juga untuk menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Jokowi.

“Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan. Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambangan liar dan penyeludupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum,” jelas dia.