Tegas! PBNU Katakan Akan Bereskan PKB Cak Imin Menjadi PKB Sesuai NU

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Umarsyah melampiaskan amarahnya karena Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaiman Iskandar atau Cak Imin menolak hadir undangan diskusi PBNU.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Umarsyah mengatakan pihaknya akan membereskan PKB sesuai marwah Nahdlatul Ulama (NU).

“Akan kita bersihkan DPP PKB itu menjadi PKB sesuai dengan harapan para alim ulama, para pendiri NU, dan para pengurus NU,” jelas dia, di Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Karena ketidakhadiran Cak Imin hari ini, PBNU akan kembali merunding akan memanggil tokoh selanjutnya dari PKB untuk membahas kisruh yang kian memanas di publik.

Seperti yang diketahui, sebelumnya PBNU juga telah berupaya mengundang Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan juga tidak hadir.

“Kita akan tunggu setelah kami laporkan hari ini. Muhaimin nggak datang kan? Nah mungkin ada penggantinya tergantu nanti Kiai Anwar Iskandar yang akan menentukan, siapa yang akan diundang berikutnya karena ketidakhadiran Muhaimin,” tuturnya.

Baca Juga

Jelang Muscab, PKB Jombang Bidik Rekrut Gen Z

Sebelumnya, Cak Imin menegaskan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) harus taat konstitusi.

Hal ini dia sampaikan sesaat sampai di depan rumah dinas Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sekitar pukul 16.16 WIB.

Cak Imin yang mengenakan batik berwarna hitam dengan corak kuning tersebut menyapa awak media sesaat sampai di depan rumah dinas Ma'ruf Amin.

"PBNU saya minta taat konstitusi. Jangan mengaku warga baik kalau enggak taat konstitusi," jelas dia, di depan Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dia menyatakan PBNU tidak dapat turut campur dalam urusan rumah tangga PKB. Karena tidak saling berkaitan dan memiliki entitas yang berbeda pula.

"Enggak ada itu, enggak ada itu namanya rumah tangga campur aduk. Ormas ya ormas, parpol ya parpol," tegasnya.

"Ya, kalau ikut-ikut ngatur PKB apa urusannya. Dia enggak punya kewenangan konstitusi," sambung Cak Imin. (agr/muu)