Lembaga Pemiih Indonesia Yakin Pilkada 2024 Berjalan Kondusif, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Ali Ramadhan memproyeksikan bahwa Pilkada 2024 akan berjalan kondusif.

Hal itu dia ungkapkan dalam diskusi publik yang digelar LPI bertajuk ‘Kondusivitas Pilkada Serentak dan Arah Baru Demokrasi’.

Ali menilai kondusivitas itu tergantung dengan sejauh mana semua pihak tetap berkomitmen menjaga semua proses tahapan Pilkada agar tetap berjalan secara kondusif.

"Yang kami khawatirkan dalam setiap laga elektoral ini, baik skup nasional maupun lokal, yaitu gesekan atau konflik sosial antar kelompok masyarakat atau akar rumput,” ujar Ali di Jakarta, Jumat (30/8/2024).

“Ya meski di sejumlah daerah laga elektoral ini berlangsung kompetitif. Namun kami memproyeksikan pilkada serentak 2024 ini berlangsung kondusif,” lanjutnya.

Menurutnya, memang ada beberapa celah rawan pada Pilkada 2024. Yakni seperti praktik politik uang atau money politics, isu SARA, independensi dan integritas penyelenggara, serta moral hazard calon maupun partai pengusung.

Baca Juga

Selain Fadia Arafiq, KPK Incar Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Pengadaan Jasa Outsourcing Pemkab Pekalongan

Namun, Ali mengatakan pelaksanaan Pilkada tahun ini masih relatif berjalan kondusif. Meski begitu, dia menyebut masyarakat tetap harus memantau pelaksanaannya.

“Tetapi, sejauh ini relatif masih kondusif dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memantau seluruh proses, tahapan, dan mekanisme," jelas Ali.

Sementara itu, Direktur Politik Hankam dari BRIN Muhammad Nurhasim menyoroti bahwa praktik oligarki akan meluas ke Pilkada tahun ini.

"Terlebih paska putusan MK 20 Agustus 2024, banyak elit dikejutkan oleh keputusan MK itu. Lalu berlomba dengan waktu tahapan Pilkada yang sempit, para oligarki saling bermanuver dalam proses kandidasi pencalonan kepala daerah,” ujar Nurhasim dalam diskusi.

“Pertanyaannya, apakah para kandidat yang diputuskan oleh elit partai nasional itu programnya jelas, narasinya rasional dan seterusnya," lanjutnya. 

Terkait kondusivitas, Nurhasim memotret tiga kategori yaitu tension (ketegangan) elit, konflik antar calon dengan penyelenggara yang termobilisasi, dan konfik di internal partai.  

"Yang saat ini terjadi adalah ketegangan antar faksi di level elit. Nah, biasanya yang perlu dicermati dan umumnya terjadi, adalah konflik antar calon dengan penyelenggara yang mempunyai basis dukungan militan dan loyal,” bebernya.

Dia menilai integritas penyelenggara dan akuntabilitas seluruh proses Pilkada berpengaruh terhadap kondusivitas pelaksanaan Pilkada. 

“Tetapi kalau melihat gelaran pilkada yang lalu-lalu, masyarakat kita sudah mulai cerdas. Terkecuali ada kekuatan lain yang menginjeksi isu-isu SARA dan kekerabatan. Itu sebabnya, elemen ini harus diawasi bersama," ungkap Nurhasim.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Kebijakan Publik Asep Kusnanto menyebut bahwa peran oligarki dalam Pilkada 2024 akan berupaya untuk memperluas jangkauan monopoli seluruh sumber daya dari nasional sampai ke daerah.

Asep menyebut jika ingin memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, maka harus perbaiki kualitas demokrasi di internal partai politik terlebih dulu.

"Kita tidak bisa menyalahkan mereka (oligarki). Sebab, kaum oligarki by nature, sudah teramat kuat,” ujarnya.

“Nah, bila ingin memperbaiki kualitas demokrasi, maka partai politik harus banyak berbenah dan solusinya adalah partai harus diaudit, apakah sudah demokratis atau belum," tandas Asep. (saa/muu)