Soal Megawati Digugat ke PN Jakpus, Komarudin: Mana Bisa Lemahkan PDIP

“Hal itu merupakan perbuatan melawan hukum yang harus diluruskan dengan membatalkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Nomor: M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2024 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025,” ujarnya.

Kemudian, penerbitan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2024 adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak sesuai prosedur AD/ART dan adanya dugaan konflik kepentingan (conflict of interest) pribadi.

“Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dalam kabinet Presiden RI Joko Widodo yang juga pengurus inti DPP PDIP, diduga mendapatkan perintah dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri selaku Tergugat satu,” jelasnya. (saa/nsi)